Pengaturan ketentuan mengenai bea meterai diatur pada undang – undang no 13 tahun 1985, undang – undang ini telah berlaku kurang lebih selama 37 tahun. selama undang – undang ini berlaku hanya memberlakukan pengenaan pajak atas bea meterai terhadap seluruh dokumen kertas. Permasalahan muncul ketika perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik. Undang – undang no 13 tahun 1985 tidak dapat membebankan pajak atas dokumen elektronik, salah satu bentuk usaha penyelesaiannya dengan merubah undang – undang no 13 tahun 1985 menjadi undang – undang no 10 tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, membandingkan undang – undang no 13 tahun 1985 dengan undang – undang no 10 tahun 2020. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang – undang dan pendekatan komparatif, yang didukung dengan bahan hukum seperti undang – undang, buku dan hasil penelitian yang telah ada. Kesimpulan pertama, undang – undang no 13 tahun 1985 ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada era kemunculan transaksi elektronik dan dokumen eletronik. Kesimpulan kedua, tingkat efektivitas undang – undang no 10 tahun 2020 terhadap penerimaan pajak bea meterai dirasa belum maksimal dan pemerintah harus mencari cara baru untuk memaksimalkan penerimaan tersebut.

---

The provisions regarding stamp duty are regulated in Law No. 13 of 1985, this law has been in effect for approximately 37 years. as long as this law is in effect only imposes a tax on stamp duty on all paper documents. Problems arise when the agreement is in the form of an electronic document. Law No. 13 of 1985 cannot impose taxes on electronic documents, one form of settlement effort is by changing Law No. 13 of 1985 to Law No. 10 of 2020. This research was conducted in a normative juridical way, comparing laws 13 of 1985 with law no 10 of 2020. The approach used is a statutory approach and a comparative approach, which is supported by legal materials such as existing laws, books and research results. The first conclusion is that Law No. 13 of 1985 is no longer relevant to be applied in the era of the emergence of electronic transactions and electronic documents. The second conclusion is that the level of effectiveness of Law No. 10 of 2020 on stamp duty tax revenue is not maximized and the government must find new ways to maximize this revenue