Penegakan terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia masih sangatlah lemah. Fakta dari lemahnya penegakan ini adalah sudah lebih dari 20 tahun, belum ada satupun tindak pidana pasar modal yang berhasil masuk ke ranah persidangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka OJK dan juga Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia. Adapun tugas pengawasan yang diemban oleh OJK meliputi pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan juga dugaan kejahatan pasar modal yang mungkin terjadi, sedangkan tugas pengawasan yang diemban oleh BEI merupakan tugas untuk mengawasi perdagangan secara langsung, melalui pembuatan peraturan-peraturan BEI yang mengizinkan BEI untuk menetapkan suspensi, memberi sanksi administratif, dan juga menerbitkan Unusual Market Activity (UMA). UMA merupakan pengumuman yang dibuat oleh BEI disaat terdapat suatu efek yang mengalami ketidakwajaran dalam aktivitas perdagangannya. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kedua jenis pengawasan tersebut, dan menemukan korelasi di antara keduanya berupa unsur UMA yang identik dengan sinyal-sinyal terjadinya kejahatan pasar modal. Penulis juga menganalisis mengapa sebuah UMA tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan pasar modal, beserta analisis mengenai kasus diterbitkannya UMA yang diikuti oleh sanksi Kejahatan Pasar Modal.

---

The enforcement of laws regarding prevention of capital market crimes in Indonesia is staggeringly low. This is supported by the fact that there has been no case regarding capital market crime that has been bought to the court of justice in over 20 years. As an effort to combat these practices, several laws and regulations are made, these are Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan (OJK). These regulations allow \several institutions to regulate and supervise the securities trade, two of which are the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI). The supervisory duties carried out by the OJK include examination and investigation of administrative violations as well as allegations of capital market crimes that may occur, whereas the supervisory duties carried out by the BEI involves supervising the securities trade through the regulations issued by BEI, which allows them to suspend trades, hand out administrative sanctions, and also publish Unusual Market Activities (UMA). UMA is an announcement made by BEI in the case of an abnormality is detected in the trade activities of a particular stock or instrument. In this research, the author analyzed the regulations regarding both of these supervisory functions, and found the correlations between the two, in the form of similarities between the indicator of UMA and the signals of capital market crime activity. This research also analyzed why an UMA can not be stated as a practice of capital market crime, through the analysis of a case in which a formal UMA is announced, followed by a sanction from OJK regarding capital market crimes.