Dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia telah memasuki berbagai kelompok masyarakat, bagi pengusaha dari berbagai sektor dan pelaku usaha baik Mikro, Kecil, Menengah yang mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemerintah melalui OJK memberikan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperpanjang melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Kemudian OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan sampai dengan 31 Maret 2023 melalui POJK No. 17/POJK.03/2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari PT. Bank ABC Tbk., (Bank ABC) serta bentuk dari hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank ABC sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No.2/POJK.03/2022 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank ABC dapat dilakukan restrukturisasi berupa perubahan jadwal angsuran (grace period), tambahan jangka waktu perpanjangan, dan untuk pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah hutang (total pokok dan margin) yang kemudian perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam addendum akad, serta penerapan skema refinancing melalui akad al bai dalam rangka musyarakah mutanaqishah pada opsi konversi akad. Sehingga dengan adanya penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan di Bank ABC dapat mendukung upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk mengantisipasi naiknya NPF pada bank syariah.

---

The COVID-19 pandemic has impacted various community groups in Indonesia, including business actors from various sectors, which resulted in the weakening of the community's economy. To overcome the difficulty, the Government through the Financial Services Authority (OJK) provides a restructuring relaxation policy to debtors who are directly affected by the pandemic with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020 which was later extended by POJK No.48/POJK.03/2020. Then as an anticipatory step and a follow-up to optimize banking performance in maintaining the financial system stability, OJK extended the policy through POJK No.17/POJK.03/2021. This study is conducted through a normative-legal research method with descriptive-analytical approach. The data used were obtained by reviewing secondary data and conducting interviews with PT. Bank ABC Tbk. (Bank ABC). The results showed that the implementation of the restructuring relaxation policy on murabahah financing has been carried out properly by Bank ABC and in accordance with the POJK and the Fatwa of the National Sharia Council. At Bank ABC, restructuring can be carried out in the form of changing the grace period, additional period of extension, and for murabahah financing, it is not allowed to increase the amount of debt (total principal and margin), which these will then be included in the addendum of the contract. There can also be refinancing scheme through al bai contract as a context of musyarakah mutanaqishah on contract conversion options. Therefore, by implementating this policy, Bank ABC can support the Government’s national economic recovery program by anticipating the increase of non-performing financing in sharia bank.