Kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas online, khususnya di bidang investasi. Trading merupakan suatu kegiatan atau praktik dalam pasar modal yang merupakan kegiatan yang serupa tetapi tidak sama dengan investasi. Saat ini sedang ramai mengenai konsep investasi bernama trading binary option yang dilakukan melalui platform berbasis online yang mirip dengan kegiatan perjudian dan telah merugikan masyarakat. Metode penelitian penulis dalam penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data jenis sekunder berupa bahan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, artikel, dan pandangan ahli. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam studi atas pernyataan atau tanggapan yang dibuat oleh informan pada suatu topik atau masalah melalui wawancara. Dengan berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya tidak termasuk kegiatan binary option untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Segala kontrak atas komoditi-komoditi bisa diperdagangkan jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Bappebti, oleh karena peraturan tersebut maka binary option bersifat ilegal karena tidak memiliki persetujuan. Bagi para korban affiiliator binary option dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan upaya hukum secara pidana ataupun perdata. Para korban juga bisa mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku dengan mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan merujuk Undang-undang No. 31 Tahun 2014 dimana korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

---

Advances in information technology currently make it easier to carry out various online activities, especially in the investment sector. Trading is an activity or practice in the capital market which is similar to but not the same as investing. Currently, there is a lot of buzz about an investment concept called binary options trading which is carried out through an online-based platform that is similar to gambling activities and has harmed the community. The author's research method in this study is normative juridical, using secondary type data in the form of library materials through legislation, articles, and expert views. Data analysis was carried out with a qualitative approach which was carried out in a study of statements or responses made by informants on a topic or problem through interviews. Based on Regulation Bappebti Number 3, 2019, it is written that commodities can be subject to futures contracts and do not include binary options activities to be traded on futures exchanges. All contracts on commodities can be traded if the terms and conditions have been approved by the Head of Bappebti, because of these regulations, binary options are illegal because they do not have approval. Binary options affiliate victims can get legal protection by filing Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Victims can also apply for restitution or compensation for the perpetrator by submitting to the Witness and Victim Protection Agency by referring to Undang-undang Number 31, 2014  where victims who have suffered losses due to criminal acts are entitled to restitution.