Operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan coronavirus disease 2019 dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah penyebaran yang masif dan luas atas adanya pandemi coronavirus disease di dunia pada umumnya serta indonesia pada khususnya. Operasi yustisi ini merupakan penerapan dari berbagai kebijakan maupun peraturan yang dibuat baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tentunya dijalankan oleh berbagai unsur demi tegaknya kebijakan maupun peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tindak pidana ringan, operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan coronavirus disease ini diperiksa oleh pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan kriteria jumlah pidana dendanya tidak lebih dari Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pidana kurungannya yang tidak lebih dari 3 bulan. Penggunaan Acara Pemeriksaan Cepat ini merupakan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan

---

The legal operation to enforce the 2019 coronavirus disease health protocol was carried out in order to prevent the massive and widespread spread of the coronavirus disease pandemic in the world in general and Indonesia in particular. This judicial operation is the implementation of various policies and regulations made by both the central government and local governments and of course carried out by various elements for the sake of enforcing these policies and regulations. Based on Article 205 of the Criminal Procedure Code regarding minor crimes, the judicial operation to enforce the coronavirus disease health protocol was examined by the court using a quick examination procedure with the criteria for the amount of criminal fines not being more than Rp. 7,500 (Seven Thousand Five Hundred Rupiah) and imprisonment for not more than 3 months. The use of this Quick Examination Procedure is the implementation of fast, simple and low-cost judicial principles