Tesis ini membahas mengenai pentingnya pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui pentingnya penerapan pembatasan nominal utang dalam permohonan Pailit dan PKPU, maka pentingnya juga dibahas jenis dan metode penerapan pembatasan nominal utang yang diterapkan di beberapa negara. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa prosedur permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia hanya berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat diajukan pailit dan juga terpenuhinya suatu pembuktian sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga dengan syarat tersebut tidak dapat dipungkiri jika permohonan pailit lebih mudah untuk dimohonkan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sutau instrument pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia......This thesis discusses the importance of limiting nominal debt as a condition in bankruptcy and PKPU applications in Indonesia. For this reason, in order to know the importance of implementing nominal debt restrictions in Bankruptcy and PKPU, it is also important to discuss the types and methods of applying nominal debt restrictions applied in several countries. This thesis is compiled by the method of writing normative laws to produce data that is descriptive analytical. The results of this study imply that the procedure for applying for Bankruptcy and PKPU in Indonesia is only based on Article 2 paragraph (1) as a condition for filing for bankruptcy and also the fulfillment of a simple proof based on the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 so that with this condition it cannot be denied that the bankruptcy application is easier to request. Thus, to overcome this problem, it is necessary to limit the nominal debt as a condition.