Kosovo merupakan negara pecahan Yugoslavia yang hingga saat ini masih memiliki permasalahan status terkait eksistensinya dalam politik internasional. Rusia sebagai sekutu penting Serbia memiliki peran besar dalam mempengaruhi perkembangan di wilayah ini. Adalah Gereja Ortodoks Rusia yang mendorong pemerintah nya untuk terlibat dalam dinamika politik yang ada di Kosovo. Makalah ini menjelaskan bagaimana dan mengapa situs budaya ortodoks yang ada di Kosovo dapat menggerakan sebuah instansi gereja untuk terlibat dalam pemerintahan sehingga mempengaruhi masa depan wilayah yang diakui oleh AS dan sekutunya di tahun 2008 ini. Penelitian yang menggunakan konsep warisan budaya/cultural heritage, partisipasi politik melalui kelompok kepentingan, dan Religion and Diplomacy ini menunjukan bahwa Situs budaya Ortodoks memberikan landasan bagi gereja ortodoks berupa solidaritas sesama ortodoks, ancaman musuh baru, dan sentimen di dalam negeri. Kombinasi ketiga hal ini mengakibatkan naiknya dukungan publik sehingga mampu mendorong pemerintah Rusia untuk terlibat menentukan masa depan Kosovo.

---

Kosovo is a breakaway country from Yugoslavia which until now still has status problems related to its existence in international politics. Russia as an important ally of Serbia has a big role in influencing developments in this region. It is the Russian Orthodox Church that encourages its government to get involved in the political dynamics that exist in Kosovo. This paper explains how and why an orthodox cultural sites in Kosovo can mobilize a church institution to be involved in governance and influence the future of the region which was recognized by the US and its allies in 2008. This research using the concept of cultural heritage, political participation through interest groups, and Religion and Diplomacy shows that Orthodox cultural sites provide the foundation for the orthodox church in the form of solidarity with fellow orthodox, the threat of new enemies, and sentiments in the country. The combination of these three things resulted in increased public support so as to encourage the Russian government to be involved in determining the future of Kosovo.