Skripsi ini menganalisis peraturan komite nominasi dalam kaitannya dengan praktik hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi perusahaan terbuka di Indonesia dengan membandingkan peraturan di Singapura dan Jepang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa peraturan komite nominasi di 3 (tiga) negara menetapkan bahwa komite nominasi berfungsi sebagai badan untuk membantu dewan dalam nominasi dan evaluasi direksi. Namun, pelaksanaan komite nominasi di Indonesia memberikan kewenangan yang terbatas untuk hanya memberikan rekomendasi kepada dewan mengenai pencalonan direksi. Sedangkan di Singapura dan Jepang, komite nominasi berwenang merekomendasikan pemberhentian direksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa komite nominasi tidak mengalahkan hak pemegang saham dalam pengangkatan direksi karena 2 (dua) alasan. Pertama, isu yang disinyalir menyangkut kekuasaan komite nominasi yang terlalu kuat itu tidak benar. Hal ini dikarenakan POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, dan Japan Companies Act secara jelas menyatakan ruang lingkup kewenangan komite nominasi pada perusahaan terbuka, dimana yang menjadi sorotan utama adalah kewenangan komite nominasi hanya sebatas “merekomendasikan” kepada dewan. Kedua, dalam pengangkatan direksi, pemegang saham memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat terhadap kewenangan komite nominasi yang meliputi hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk mencalonkan, dan hak untuk menolak calon yang dinominasikan oleh komite nominasi, dalam rapat umum pemegang saham.

---

This undergraduate thesis analyzes the regulation on nomination committee in regard to the practice of shareholder’s rights in the appointment of directors of listed companies in Indonesia by comparing it to the regulations in Singapore and Japan. Through conducting a juridical normative research with a statutory and comparative approaches, this research found that the regulation on nomination committees in all 3 (three) countries stipulates that the nomination committee functions as a body to assist the board in the nomination and evaluation of directors. However, Indonesia’s implementation of the nomination committee gives a limited authority to only make recommendations to the board regarding the nomination of directors. Whereas in Singapore and Japan, the nomination committee has the authority to recommend the dismissal of directors. This research also found that nomination committee does not defeat shareholder’s rights in the appointment of directors because of 2 (two) reasons. Firstly, the issue that presumably concerns the overpowering authority of the nomination committee is not correct. This is because POJK No.34/POJK.04/2014, Singaporean Code, and Japan Companies Act clearly state the scope of authority of the nomination committee in listed companies where the main highlight is that the authority of nomination committee is limited to only “recommending” the board. Secondly, in the appointment of directors, shareholders have undefeated rights against the authority of nomination committee which includes the right to obtain disclosure of information, right to nominate, and right to refuse candidates nominated by the nomination committee, in the general meeting of shareholders.