Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk kondisi masyarakat dalam jurang kemiskinan hingga semakin terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin, maka dibutuhkan solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait peran Pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan DKI Jakarta dan Implementasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan tujuan sustainable Development Goals (SDGs). Metode pemelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa), akademisi dan mustahik zakat. Adapun hasil penelitian ini adalah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintervensi kemiskianan tidak hanya melalui pengelolaan zakat namun, dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan juga program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diimplementasikan Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa dalam  mengintervensi kemiskinan melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan SDGs. Peran zakat tidak hanya mencapai tujuan SDGs yang pertama (tanpa kemiskinan) melainkan zakat berperan pada ketujuh belas tujuan SDGs. Untuk itu terdapat resiprokal atau hubungan timbal balik antara zakat dan SDGs. Zakat berperan untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs, sedangkan SDGs berperan sebagai panduan OPZ dalam membuat dan mendesain program-program zakat.

---

Poverty is considered a serious problem as it isn't only involved an economic dimension but also multidimensional aspects. The SDGs appeared to accommodate existing development problems comprehensively by targeting the complete achievement of goals and objectives. But in fact, development only focuses on growth and still ignores the distribution of development results. This has resulted in the condition of people in poverty getting worse so that the difference between the rich and the poor is increasingly visible. alternative solutions need to be done to handle it, one of which is through the utilization and optimization of zakat instruments.This study aimed to examine the role of the government in regulating the management of zakat on poverty alleviation in DKI Jakarta and the implementation of zakat management in realizing the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research used an empirical juridical method of conducting interviews with several sources from OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa), academics, and zakat mustahik. The study results that the role of DKI Jakarta provincial government in intervening poverty is not only through zakat management but also various policies, strategies, and poverty alleviation programs. Management of zakat carried out by Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa in poverty intervention through various programs is in line with the goals of SDGs. Zakat plays a role not only in achieving the first SDGs goal (zero poverty) but zakat also plays role in the seventeen main goals of the SDGs. Therefore, there is a reciprocal relationship between zakat and the SDGs. Zakat plays a role in achieving the 17 goals of the SDGs, while the SDGs serve as guidelines for OPZ in creating and designing zakat programs.