Jabatan yang diemban notaris merupakan jabatan kepercayaan, untuk itulah seorang notaris harus bertanggung jawab bukan hanya kepada diri notaris tapi juga kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dapat ditunjukkan dengan notaris bekerja untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf A UUJN. Salah satu contoh dari akta notaris adalah akta pengakuan utang yang merupakan akta partij, jenis akta ini merupakan penyesuaian kehendak antara kedua belah pihak, tentu sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kasus dalam Putusan MPWN Provinsi DKI Jakarta Nomor:12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 menunjukkan adanya keberpihakan notaris dalam pembuatan akta pengakuan utang. Adapun rumusan masalah dalam tesis adalah akibat hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat di luar kehendak.dan tanggung jawab notaris yang berpihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian adalah dikarenakan akta pengakuan utang dibuat di luar kehendak salah satu pihak maka melanggar syarat subjektif yaitu kesepakatan dan menyebabkan akta dapat dibatalkan. Selanjutnya akta pengakuan utang berisikan perjanjian utang-piutang berserta jaminan sehingga melanggar syarat objektif maka batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf A UUJN, notaris berkewajiban untuk tidak berpihak, apabila hal tersebut dilanggar maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN, notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris dan pemberian sanksi kepada notaris tetap tidak membatalkan akta, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya suatu akta autentik maka dapat melakukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri setempat.

---

Position of a notary is a position of trust, a notary must be responsible not only to themselves but also to the community. Being responsible can be shown carrying out the trust given to the with impartially as regulated in Article 16 paragraph (1) letter A of UUJN. Example of a notarial deed is a debt acknowledgment deed which is a partij deed, this type of deed is an adjustment will between the two parties, as long as it fulfills the Article 1320 of the Civil Code. The case in the Decision of the MPWN of DKI Jakarta Province Number: 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 shows the notary's partiality in making debt acknowledgment deed. The research questions are the legal consequences of the debt acknowledgment deed made against the will and responsibility of notary’s impartiality. The research method is juridical-normative with qualitative research. The result is the debt acknowledgment deed has violated the subjective conditions and causes the deed to be voidable. The debt acknowledgment deed contains a debt agreement along with collateral so that it violates the objective conditions which can be null and void. Based on Article 16 paragraph (1) letter A UUJN, notary is obliged to not take sides, if it is violated then based on Article 9 paragraph (1) UUJN, the notary can be temporarily suspended. Complaints to the Notary Supervisory Council and imposing sanctions on the notary still do not cancel the deed, so if there are parties who feel aggrieved by the deed, they can file a civil lawsuit with the local district court.