Ditinjau secara lebih mendalam, setiap individu di Indonesia memiliki hak identitas yang menjadi dasar pengakuan eksistensinya sebagai warga negara, tak terkecuali dalam segi pencatatan aliran kepercayaan di dalam dokumen-dokumen penduduknya. Hal ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, mengingat praktek pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih banyak menimbulkan perdebatan. Putusan tersebut secara langsung menguatkan serta menegaskan bahwa hak identitas adalah hak yang melekat dari setiap individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keberlanjutan atas putusan tersebut justru menimbulkan berbagai permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai polemik terkait sebelum dan pasca hadirnya putusan tersebut akan dihadirkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis mencoba untuk menganalisis praktik pencatatan identitas aliran kepercayaan pasca dikeluarkannya putusan a quo, permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan serta solusi yang Penulis ajukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang hakiki.

---

Viewed in more depth, every individual in Indonesia has the right to identity which is the basis for recognizing his existence as a citizen, not least in terms of recording the flow of belief in resident documents. This has become an interesting discussion, considering that the practice after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 still causes a lot of debate. The decision directly strengthens and confirms that the right to identity is an inherent right of every individual in the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, the continuation of the decision actually raises various problems that must be resolved by the Government of Indonesia. Various polemics related to before and after the decision will be presented in this study. Therefore, in this thesis, the author tries to analyse the practice of recording the identity of the belief system after the issuance of the a quo decision, the problems that arise and the solutions that the author proposes to create legal certainty for true believers in Indonesia.