Kebijakan integrasi moda transportasi publik merupakan upaya penting dalam pelaksanaan transportasi publik khususnya di Jakarta. Pasalnya kebutuhan transportasi publik di Jakarta tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta saja namun berkaitan juga dengan masyarakat Jabodetabek. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan integrasi moda transportasi publik juga melibatkan antar aktor dan antar level dalam pemerintah serta non-pemerintah. Salah satu upaya dari integrasi moda transportasi yakni dengan adanya kebijakan penataan stasiun, salah satunya Stasiun Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa implementasi multi-level governance dalam penataan Stasiun Tanah Abang merupakan hal yang kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek seperti kebijakan tata kota, tata kelola antar level dengan koordinasi pada berbagai pihak, hingga partisipasi masyarakat. Meskipun implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun terdapat tantangan yang perlu kembali disepakati yakni terkait regulasi serta partisipasi publik sebagai perwujudan multi-level governance dalam integrasi transportasi Jakarta dan sekitarnya. 

---

The policy of integrating public transportation modes is an important effort in the implementation of public transportation, especially in Jakarta. This is because the need for public transportation in Jakarta is not only the needs of the people of Jakarta, but is also related to the people of around Jakarta. Therefore, the implementation of the integration of public transportation modes also involves between actors and between levels within the government and non-government. One of the efforts to integrate transportation modes is the existence of a station arrangement policy, one of which is Tanah Abang Station. This study aims to analyze the implementation of multi-level governance in station arrangement and the factors that influence the policy. This research was conducted with a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study analyze that the implementation of multi-level governance in the arrangement of Tanah Abang Station is complex because it relates to many aspects such as urban planning policies, multi-level governance with coordination of various parties, and public participation. Although the implementation of multi-level governance in structuring stations, there are challenges that need to be re-agreed, namely related to regulations and public participation as a manifestation of multi-level governance in the integration of transportation in Jakarta and its surroundings.