Transaksi jasa manajemen merupakan salah satu transaksi transfer pricing yang memiliki risiko terkena sengketa pajak paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak tidak dapat memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dari PT XX. Skripsi ini menganalisis eksistensi dan manfaat ekonomis dari transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XX atas intra group management service. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh informasi terkait pemberian jasa manajemen yang dilakukan oleh PT XX dengan XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian manfaat dan eksistensi jasa manajemen yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan dengan manfaat ekonomis atau komersial PT XX dalam meningkatkan atau mempertahankan usahanya. Sementara, untuk pengujian eksistensi dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung serta bukti yang diberikan PT XX berupa data dan dokumen yang menunjukkan PT XX tidak dapat beroperasi tanpa layanan manajemen dari XX, Ltd, Pte. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jasa dan manfaat yang diterima oleh PT XX dapat dibuktikan karena dokumen pendukung dan transaksinya tidak bersifat duplikasi. Jasa duplikasi artinya jasa yang dilakukan oleh PT XX harus dilakukan secara mandiri dan bukan jasa yang telah dilakukan oleh PT XX sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi dalam penelitian ini tidak diberikan secara rinci sejak awal bukti dokumentasi diminta oleh Pemeriksa Pajak. Bukti dokumentasi harus dipersiapkan sejak awal sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak dan juga mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini berimplikasi bahwa Wajib Pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai atas eksistensi dan uji manfaat layanan intra-grup. Namun, dalam sengketa pajak yang terjadi berulang kali, PT XX diharapkan dapat mengajukan Advanced Pricing Agreement agar sengketa pajak tidak terulang kembali.

---

Intra-group management service transaction is the transactions that has a high transfer pricing risk between affiliated companies. This caused by the taxpayers cannot fulfill the existence and benefit test which one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. This thesis analyzes the existence and benefit test of the arm’s length range of transfer pricing transactions of PT XX’s management services. This study employs a case study research. Data collection was done by interviewing and studying documents to obtain information related to the provision of management services. The results show that the benefits and existence test of management services that received by PT XX can be proven by the economic or commercial benefit of PT XX in improving or maintaining its business and supporting documents and the evidences that PT XX gives in the form of data and documents that shows PT XX cannot operate without management services from XX LTD PTE. The results show that the existence of services and benefits received by PT XX can be proven because of the supporting documents and the transactions are not duplicative services. Duplicative services mean that the management services received should be carried out by PT XX independently. Also, the results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in existence and benefits test of intra-group services to reduce tax disputes. However, in tax disputes that occur repeatedly, PT XX is also expected to submit an Advanced Pricing Agreement to avoid tax disputes from recurring.