Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

---

The Ministry of Health has published regulations related to MCH book management including, Kepmenkes No. 284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No. 4 of 2019, General Management Guidelines for the Application of MCH Handbooks, and Technical Guidelines for the Use of MCH Handbooks. The management policy of the MCH book, regulates from the planning until the MCH book being utilized. This study aims to see how the implementation of the MCH book management policies, combines qualitative case study and quantitative descriptive research designs with the approaches of Edward III and David Easton. Policy implementation is measured based on input, process, and output variables. The results show that the Ministry of Health still needs to improve facilities, support from the local government, analysis in planning process, and clarity and consistency of policy delivery. In Sleman, the regulation issued to support the implementation of MCH book management by Circular Letter form Head of the Health Service in 2020, which was strengthened to become regent reguation in 2021 became an important part in the implementation of MCH book management policies, components that need to be improved are demands and support from the community. In West Bandung, there is no MCH book management regulation at the district level, the components that need to be improved are related to facilities; support from hospitals, private, cross-sectoral, and community health facilities; transmission and clarity of information; health center UKM services; and monitoring and evaluation. Outputs from the implementation of MCH book management policies showed that at national level, 75.20% of pregnant women have MCH books, 95% in Sleman District have/have used MCH books, and in West Bandung Regency, 70.7% have/ever using the MCH handbook. From this reaserceh, can concluded that the implementation of MCH book management policies are still not optimal because there are various obstacles in the input and implementation process as well as various achievements in the use of MCH books in the regions. This study recommends that the Ministry of Health can improve clarity, consistency and avoid overlapping regulations related to MCH book management; analysis of the use of the MCH handbook so that it can be used as the basis for cost-sharing planning; and the provision of supporting facilities; District Health Office of Sleman to encourage MCH SIM to be adapted or integrated at the national level and prepare the regeneration of human resources in charge of MCH; District Health Office of West Bandung to prepare MCH book management regulations at the district level, increase efforts to transmit and clarify information, increase the quantity and quality of SME services in health centers, and improve and develop monitoring and evaluation mechanisms.