Pemerintah menerapkan kembali program pengampunan pajak dengan nama Program Pengungkapan Sukarela yang di dalamnya mengatur mengenai repatriasi dan deklarasi luar negeri. Berkaca dari program pengampunan pajak sebelumnya, pemerintah mengalami kegagalan dalam repatriasi dan deklarasi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri masih tidak berjalan dengan baik, yang dinyatakan karena faktor pendukung dari repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya sosialisasi yang masif, dan banyak sekali faktor penghambatnya seperti fasilitas yang tidak menarik, basis data yang tidak dapat dimanfaatkan, kebijakan yang memberi pilihan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan repatriasi dan deklarasi luar negeri, serta penegakan hukum yang tidak tegas.

---

The government re-implemented the tax amnesty program under the name of the Voluntary Disclosure Program which regulates repatriation and foreign declarations. Reflecting on the previous tax amnesty program, the government failed in repatriation and foreign declarations. This study aims to analyze the application of repatriation and foreign declarations as well as the supporting and inhibiting factors in the Voluntary Disclosure Program. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of repatriation and foreign declarations is still not going well, because the supporting factors of repatriation and foreign declarations are only massive socialization, and there are many inhibiting factors such as unattractive facilities, unavailable databases. exploited, policies that give taxpayers a choice not to repatriate and declare abroad, as well as law enforcement that is not firm.