Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible.