Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu legal, akuntansi, dan pajak yang dihadapi oleh PT ABC pada tiga alternatif skema kemitraan proyek PLTP di WKP A Area X dan bertujuan untuk menganalisis skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Data diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur, laporan joint study PT ABC dan PLN, serta regulasi yang mengatur tentang panas bumi dan perlakuan perpajakannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PT ABC pada ketiga alternatif skema kemitraan yang tersedia. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas skema Operasi Bersama pada alternatif kesatu dan kedua. Isu pajak dihadapi karena terdapatnya perbedaan rezim perpajakan yang berlaku pada alternatif kesatu dan kedua yang menerapkan rezim perpajakan lama sedangkan alternatif ketiga menerapkan rezim perpajakan baru. Skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC adalah alternatif ketiga, yaitu pembentukan Perusahaan Patungan dengan AP-PLN karena perlakuan perpajakannya akan mengacu kepada rezim baru. Dengan demikian, Perusahaan Patungan PT ABC dan AP-PLN tidak perlu membayarkan Setoran Bagian Pemerintah setiap triwulan dan tidak perlu mengajukan permohonan reimbursement PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP.

---

This study aims to identify legal, accounting, and tax issues faced by PT ABC in the three alternative partnership schemes for the Geothermal Power Plant project in WKP A Area X and aims to analyze the partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC. This study applies a descriptive qualitative approach with a case study as a research strategy. The results indicated that there is a legal uncertainty issue faced by PT ABC in the three alternatives. There are differences in accounting and tax treatment of the Joint Operation scheme in the first and second alternative. The tax issue is the differences in the tax regime that apply to the first and second alternatives that apply the old tax regime, while the third alternative applies the new tax regime. The partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC is the formation of a Joint Venture Company as the third alternative with AP-PLN because the tax treatment will refer to the new regime. Thus, the Joint Venture Company PT ABC and AP-PLN does not need to pay the Government's Share Deposit every quarter and does not need to apply for a VAT reimbursement.