Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas serta terdiri atas penduduk yang jumlahnya sangat besar. Penduduk-penduduk tersebut tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, sampai dengan daerah-daerah terpencil. Berangkat dari hal tersebut, peran bank perkreditan rakyat menjadi sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga fokus pelayanan bank perkreditan rakyat ialah melalui regulasi terkait permodalan bank perkreditan rakyat. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan kepemilikan asing pada bank perkreditan rakyat di Indonesia dan implikasinya dalam hal bank perkreditan rakyat dimiliki oleh bank umum konvensional yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan kini perlu dipahami secara principal-based, yang mana kepemilikan saham oleh pihak asing pada bank umum konvensional pemilik bank perkreditan rakyat diperbolehkan selama tidak mengendalikan bank perkreditan rakyat yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat implikasi bagi kedua bank tersebut. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah untuk kedepannya, peraturan perundang-undangan perlu diatur secara detail demi memberikan kepastian hukum.

---

Indonesia is a country which has a broad territory and consists of a very large population. Its citizens are spread to various regions, even to the remote areas. In accordance to that condition, the role of rural banks is very important for the distribution of welfare of the people in Indonesia as it aims to provide services to the people are domiciled in remote areas. One of the government's efforts to maintain the focus of rural banks is by enacting regulations related to the capital structure of rural bank. This thesis discusses the regulation of foreign ownership in rural banks in Indonesia and its implications in the case of a rural banks owned by a conventional commercial bank in which there is foreign ownership therein. This research is conducted using a normative juridical legal research form with a descriptive-analytical typology. The data used in this paper include secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that the current regulation also needs to be understood on a principal-based basis, in which foreign ownership of shares in conventional commercial bank who owns a rural bank is allowed as long as they do not have control over the rural bank, and hence there are no implications for both the conventional commercial bank and the rural bank. The recommendation conveyed in this research is that regulation needs to be made more detail in order to provide legal certainty.