Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekerasan seksual anak sebagai sebuah bentuk kekerasan dapat menjadi langgeng oleh negara. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi dan analisis framing bersumberkan data dari berita portal berita daring seputar kasus kekerasan seksual anak. Temuan data dan analisis penelitian menunjukkan bahwa hubungan konsep kekuasaan dalam hal ini kekuasaan negara dengan konsep kekerasan adalah hubungan yang dapat dieksplorasi gejala keterkaitannya. Negara dengan kekuasaannya justru dapat melanggengkan kasus kekerasan seksual anak dan dapat diperiksa ke dalam bentuk kekerasan-kekerasan tidak langsung. Padahal negara sudah dilengkapi dengan seperangkat instrumen hukum dan mekanisme prosedural penanganan kasus kekerasan seksual anak yang ditujukan sebagai bentuk penanganan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak mulai dari UUD 1945 hingga banyak pasal perlindungan anak lainnnya. Isu hambatan yang ada pada penanganan kasus kekerasan seksual anak itu sendiri seperti pembiaran kasus, intervensi, viktimisasi sekunder, victim blaming, hingga birokrasi serta administrasi menjadi bentuk kekerasan secara tidak langsung dan kultural yang berkontribusi dalam melanggengkan kasus kekerasan seksual anak sehingga bertumbuhnya gagasan negara melakukan ‘kekerasan dua kali’ kepada korban kekerasan seksual anak. Juga kenyataan data di lapangan menunjukkan negara tidak mengambil perannya sendiri berkontribusi melakukan kekerasan terhadap korban kekerasan seksual anak, melainkan nilai sosio kultural hingga patriarki ikut mendukung melegitimasikan kekerasan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual anak

---

This study examines how child sexual violence as a form of violence can be perpetuated by the state. This qualitative research uses the method of documentation and framing analysis based on data from online portal news about cases of child sexual violence. Data findings and research analysis show that the relationship between the concept of power, in this case state power and the concept of violence, is a relationship that can be explored for related symptoms. The state with its power can actually perpetuate cases of child sexual violence and can be examined as the form of indirect violence. While the state is equipped with a set of legal instruments and procedural mechanisms for handling cases of child sexual violence which are intended as a form of handling criminal acts of sexual crimes against children starting from the The 1945 State Constitution of The Republic of Indonesia many other child protection articles. Issues of obstacles that exist in handling cases of child sexual violence itself such as omission Cases of intervention, secondary victimization, victim blaming, to bureaucracy and administration have been into forms of indirect and cultural violence that contribute to perpetuating cases of child sexual violence so that the idea of ​​the state to commit violence grows. double violence against victims of child sexual abuse. Also the reality of data on the ground shows that the state does not take its own role in contributing to violence against victims of child sexual violence, but socio-cultural values ​​so that patriarchy supports legitimizing the violence faced by victims of child sexual violence.