Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa idle cash yang relatif signifikan di rekening daerah dan motivasi yang mendasarinya. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara. Unit analisis berupa multiple embedded unit analysis pada tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa dengan kepemilikan kas yang relatif cukup signifikan dan besaran nilai transfer dana perimbangan. Institutional Logics dijadikan landasan untuk mengetahui logika yang memengaruhi kebijakan kepemilikan kas menganggur pada sektor publik dan dikombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory dalam rangka menggali tindakan risk aversion atas proses pengambilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya logika yang berkompetisi (competing logics) antara regulasi dengan Standard Operating Procedures dan rutinitas kegiatan dalam mengelola kas berakibat pada posisi kas berlebih yang signifikan dalam rekening. Pemerintah daerah dihadapkan pada situasi di mana kas yang dihimpun dari pendapatan dapat disalurkan segera untuk membayar tagihan yang timbul dengan tetap mematuhi peraturan. Logika dominan (overarching logics) atas kondisi tersebut adalah aktivitas rutin pengelolaan kas yang dilakukan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada aspek likuiditas. Pemahaman regulasi yang kurang komprehensif disertai perencanaan kas yang kurang akurat dan pengajuan tagihan belanja oleh SKPD yang cenderung dilakukan di akhir periode menjadi faktor utama terjadinya kelebihan kas yang kemudian ditempatkan dalam deposito. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan suatu sistem yang dapat meningkatkan akurasi perencanaan kas yang pada akhirnya dapat mengubah perilaku SKPD. Lebih lanjut, penempatan kas berlebih dalam deposito pada Bank BUMN/BPD dengan sistem tanpa penalti dan tidak menggunakan instrumen investasi jangka pendek lainnya merupakan kebijakan rasional yang diambil dan berpedoman kepada regulasi guna menghindari risiko kesalahan pengelolaan kas. Dengan demikian, tindakan risk aversion tersebut dapat melindungi pemerintah daerah dari adanya risiko kerugian daerah maupun sanksi.

---

The study aims to assess the phenomena of relatively considerable idle cash in regional accounts, as well as the underlying motive. This sum is derived, among other things, from transfers from the federal government to fund regional spending. This research takes a qualitative method, collecting data through archiving, observation, and interviews. The unit of study is a multiple embedded unit analysis conducted in three local governments in Java Island with considerable cash holdings and balancing fund transfers. Institutional Logics is utilized as the foundation for determining the logic that influences the public sector's idle cash policy, and it is paired with Expected Comparative Utility Theory to investigate the impact of risk aversion measures on the policy-making process. According to the findings, the existence of competing logics between regulations and ordinary cash management actions leads in a considerable excess cash position in the account. Local governments are in a position where cash gathered from taxes can be transferred quickly to cover bills as they arise while remaining compliant with rules. Routine cash management actions carried out by local governments with an emphasis on liquidity considerations are the overarching logics for this state. Excess cash is typically deposited in time deposits due to a lack of understanding of restrictions, improper financial planning, and the submission of spending bills by working unit (SKPD), which tends to be done at the end of the period. Local governments are expected to develop a system in order to increase cash planning accuracy, which in turn can modify SKPD behavior, based on these conditions. Furthermore, depositing excess cash at SOE/ROE Banks without penalty via the Automatic Roll Over system is a prudent approach directed by regulations to reduce the danger of cash mismanagement. Local governments also do not invest their extra cash in other short-term investment instruments. As a result, risk aversion can shield local governments from regional losses and punishments.