Disertasi ini membahas tindakan kepala daerah di Kota Solo dalam menghadapi tantangan struktural (rules dan resources) guna mewujudkan kebijakan inklusif populis, pada. kasus penataan PKL dan pemindahan penduduk bantaran Sungai Bengawan Solo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif strategi studi kasus, dengan unit analisis individu meski keberadaannya sekaligus merepresentasikan institusi. Konsep utama yang digunakan: agen, struktur, tindakan, relasi; dengan teori strukturasi Giddens (1984) dan the polity model (tilly, 1978). Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk tindakan reform aktor kepala daerah, adanya relasi khusus kepala daerah dengan aktifis masyarakat sipil, (CSA) dan kuatnya pengaruh faktor eksternal dalam upaya agen mempengaruhi struktur.

---

This dissertation discusses regional head in Solo City to face structural challenges (rules and resources) to creat inclusive populist policies. This research used qualitative approach with case studies strategy. The unit of analysis is individual (actor), that simultaneously representing the institution. The main concept used is agent, structure, action, relation. Theory is used structuration theory by Giddens (1984) and the polity model of Tilly (1978). The result showed there are four actions undertaken by agent; the special relation between mayor of Solo with civil society acticist; and the influence of external factors of agen to influencing the structure.