Disertasi ini membahas tindakan kepala daerah di Kota Solo dalam menghadapi
tantangan struktural (rules dan resources) guna mewujudkan kebijakan inklusif
populis, pada. kasus penataan PKL dan pemindahan penduduk bantaran Sungai
Bengawan Solo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif strategi studi
kasus, dengan unit analisis individu meski keberadaannya sekaligus
merepresentasikan institusi. Konsep utama yang digunakan: agen, struktur,
tindakan, relasi; dengan teori strukturasi Giddens (1984) dan the polity model
(tilly, 1978). Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk tindakan reform aktor
kepala daerah, adanya relasi khusus kepala daerah dengan aktifis masyarakat sipil,
(CSA) dan kuatnya pengaruh faktor eksternal dalam upaya agen mempengaruhi
struktur.
This dissertation discusses regional head in Solo City to face structural challenges(rules and resources) to creat inclusive populist policies. This research used
qualitative approach with case studies strategy. The unit of analysis is individual
(actor), that simultaneously representing the institution. The main concept used is
agent, structure, action, relation. Theory is used structuration theory by Giddens
(1984) and the polity model of Tilly (1978). The result showed there are four
actions undertaken by agent; the special relation between mayor of Solo with civil
society acticist; and the influence of external factors of agen to influencing the
structure.