Laporan Magang ini membahas mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai penyusunan dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK, yaitu sebagian dari Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen excel. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari pengumpulan data selama kerja praktik pada Biro Keuangan BPK. Evaluasi terhadap prosedur pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada BPK RI dilakukan dengan membandingkan penyusunan Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan, serta membandingkan penyusunan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa penyusunan dokumen Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, dan penyusunan dokumen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

---

This internship Report discusses the procedure for reporting Income Tax Return (SPT) Article 21 at the Supreme Audit Agency (BPK). This report specifically presents information regarding the preparation of documents for the purposes of preparation of SPT Period PPh 21 at the BPK, namely part of the Detailed List of Article 21 Withholding Income Tax and Proof of Withholding Income Tax Article 21 in the form of an excel document. The data used in this report comes from data collection during practical work at the BPK Finance Bureau. Evaluation of the SPT PPh Article 21 reporting procedure at BPK RI is carried out by comparing the preparation of the Detailed List of Article 21 Income Tax Withholding with the Regulation of the Secretary General of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia Number 27 of 2018 concerning Standard Operating Procedures (POS) for Reporting Periodic Income Tax Returns Article 21 on The Supreme Audit Agency, as well as comparing the preparation of the Withholding Proof of Income Tax Article 21 with the Regulation of the Director General of Taxes Number 14 of 2013 concerning the Form, Content, and Procedure for Filling and Submission of Income Tax Returns Article 21 and/or Article 26 and the Form of Evidence of Income Tax Withholding Article 21 and/or Article 26. Based on the results of the evaluation, it was found that the preparation of the Detailed List of Article 21 Withholding Tax documents was in accordance with the applicable standard operating procedures, and the preparation of the Article 21 Withholding Proof of Income Tax documents was in accordance with the applicable regulations. Thus, it can be concluded that the documents for the purposes of preparation of the SPT Period PPh 21 at the BPK are in accordance with applicable procedures and regulations.