Tesis ini mengeksplorasi faktor yang mendorong peningkatan bantuan Tiongkok di Indonesia pada sektor infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo (2015-2019). Hal ini menarik diteliti mengingat banyaknya kritik terhadap bantuan Tiongkok yang dipandang mengarah pada dominasi negara penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan teori adaptif dan teori performance-based legitimacy dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mengacu pada model adaptif (adaptive model), faktor eksternal dipengaruhi kesiapan Tiongkok untuk membantu mewujudkan Kebijakan Poros Maritim pemerintah Joko Widodo yang sejalan dengan implementasi kebijakan BRI yang diusung Tiongkok. Dari sisi internal, Indonesia memiliki permasalahan rendahnya daya saing infrastruktur dan ketimpangan yang semakin besar sehingga infrastruktur penunjang dibutuhkan. Berdasarkan faktor kepemimpinan, Presiden Joko Widodo melihat faktor eksternal dan faktor internal beserta keinginan bahwa dua periode kepemimpinannya dianggap berhasil dalam mengatasi permasalahan krusial yaitu infrastruktur sebagai sektor yang berdampak langsung bagi rakyat. Peningkatan bantuan Tiongkok pada sektor infrastruktur di Indonesia era pemerintahan Joko Widodo merupakan implikasi dari salah satu pola teori adaptif adaptasi pemeliharaan (preservation adaptation) yaitu tetap menjalankan prinsip bebas-aktif dalam dunia internasional dengan melihat respon peningkatan dominasi Tiongkok sebagai momentum dukungan pengembangan infrastruktur dalam negeri. Kedua, teori legitimasi berbasis kinerja (performance-based legitimacy). Berdasarkan sisi keluaran (output), menggunakan bantuan Tiongkok menandakan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang merata di pulau-pulau Indonesia. Hasil (outcome) yang ingin dicapai pemerintah Indonesia ialah banyaknya investasi proyek di masa depan. Dampak (impact) yang ingin dicapai adalah mendukung tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas dalam memajukan daya saing infrastruktur serta mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur.

---

This thesis explores the factors that have driven the increase of Tiongkok aid in Indonesia in the infrastructure sector during the Joko Widodo administration (2015-2019). It is interesting to study considering that there are many critics for Tiongkok aid which are seen leading to the domination of the recipient countries. This study uses adaptive theory and performance based legitimacy theory with qualitative method. The results of the study depict, firstly, by referring to the adaptive model, externally, Tiongkok’s readiness helping Joko Widodo;s Maritime Axis. It is in line with the implementation of Tiongkok’s Belt Road Initiative (BRI) policy. Internally, Indonesia has problems with infrastructure competitiveness which is below the global average and gap based on gini ratio. Based on leadership factors, President Joko Widodo sees external and internal factors as well as the desire that his two periods of leadership are considered successful in overcoming a crucial problem, namely infrastructure as a sector that has a direct impact on the people. Improving relations between Indonesia and Tiongkok under the leadership of Joko Widodo in the first period is an adaptation in the form of preservation adaptation as freeactive foreign policy in the international order by looking at the response to increasing the domination of Tiongkok as a momentum to support domestic infrastructure development. Second, the theory of performance-based legitimacy in analyzing domestic factors. Based on the output side, the use of Tiongkok assistance indicates that the Indonesian government is taking policies according to the needs of the people by prioritizing equitable infrastructure development on the islands of Indonesia. The outcome that the Indonesian government wants to achieve is the amount of investment in the future. The impact to be achieved is to support the goals of the Indonesian government to improve connectivity and reduce disparities in advancing power infrastructure and supporting the improvement of development infrastructure.