Logam Tanah Jarang (LTJ) merupakan mineral strategis yang telah dimanfaatkan oleh beberapa negara karena kegunaannya. Di Indonesia, LTJ banyak ditemukan sebagai mineral ikutan monasit di pertambangan timah yang untuk mengusahakannya memerlukan proses pemurnian terlebih dahulu. Proses tersebut dapat menghasilkan limbah mengandung zat radioaktif yang dapat mencemari lingkungan. Hal tersebut membawa dua pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait pengaturan mineral LTJ dalam hukum pertambangan di Indonesia, serta kewenangan pengelolaan limbah dari hasil pertambangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai LTJ secara khusus sampai saat ini belum ada, namun hukum pertambangan Indonesia telah mengenalnya dalam pengelompokan bahan galian mineral dan pengusahaannya dilakukan dengan IUP yang terintegrasi dengan mineral utamanya. Selanjutnya, kewenangan pengelolaan limbah hasil pertambangan LTJ dilakukan oleh pemegang IUP yang bekerja sama dengan Badan Pelaksana Ketenaganukliran (BATAN) dan diawasi oleh Badan Pengawas Ketenaganukliran (BAPETEN). Agar pemanfaatan LTJ dapat dilakukan dengan maksimal melalui pengusahaannya, diperlukan adanya suatu aturan khusus mengenai LTJ sebagai mineral yang dapat diusahakan, serta mengatur lebih jelas terkait kewenangan para pihak yang melakukan pengelolaan limbah hasil pertambangan LTJ.

---

Rare Earth Elements (REE) are strategic mineral that has been exploited by several countries because of its usefulness. In Indonesia, REE are mostly found as a mineral associated with monazite in tin mining, which requires a refining process to obtain it. The process can produce waste containing radioactive substances that can pollute the environment. This brings up two main issues discussed in this thesis, namely related to the regulation of REE minerals in Indonesian mining law, as well as the authority to manage the waste from its mining activities. The method used in this research is juridical-normative. The results of the study show that there is no specific regulation regarding REE yet, but Indonesian mining law has recognized REE in the grouping of minerals and its exploitation is carried out with an integrated permit (IUP) with its main mineral. Furthermore, the authority to manage the waste from REE mining is carried out by the IUP holder in collaboration with the Nuclear Implementing Agency (BATAN) and supervised by the Nuclear Supervisory Agency (BAPETEN). For REE to be optimally utilized through its exploitation, it is necessary to have a special regulation regarding REE as a mineral that can be cultivated, as well as to regulate more clearly regarding the authority of the parties to manage the waste from REE mining