Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan “the best interest of the child” atau kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini disebabkan karena hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Oleh karena itu anak tetap berhak untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang terbaik untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan juga potensi yang dimilikinya. Namun ada kalanya terjadi sengketa terkait penentuan hak asuh anak pasca perceraian karena kedua orang tua sama-sama menginginkan kuasa asuh atas anak-anaknya tersebut. Begitu pula dalam hal hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran yang melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda yang tentunya memiliki akibat hukum yang lebih luas. Oleh karena itu keputusan Pengadilan menjadi jalan keluar untuk memutuskan sengketa akan perkara ini. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak memberikan pengaturan atau mekanisme khusus terkait pemberian hak asuh anak, sehingga Hakim diberikan amanah untuk memutuskan hal tersebut. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis Penulis, tidak adanya pengaturan terkait parameter pemberian hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran ini dapat menimbulkan permasalahan. Sehingga Penulis menyarankan untuk membuat pengaturan khusus mengenai mekanisme dan parameter yang jelas mengenai pemberian hak asuh anak pasca putusnya perkawinan, dan juga saran kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk wajib memeriksa dan mengadili sengketa hak asuh anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi sang anak dengan sebaik-baiknya.

---

The determination of the granting of child custody due to divorce should be made based on the consideration of the best interest of the child. This is because the relationship between children and their parents is not broken due to divorce. Therefore, children still have the right to get the best rights and opportunities to be able to develop themselves according to their interests, talents, and potential. However, sometimes there are disputes regarding the determination of child custody after divorce because both parents want custody of their children. Likewise in the case of child custody due to divorce in mixed marriages involving two different nationalities which of course have wider legal consequences. Therefore, the Court's decision is a way out to decide the dispute in this case. However, the Indonesian Marriage Law does not provide specific arrangements or mechanisms related to the granting of child custody, so the judge is given the mandate to decide this. The research method that the author uses in writing this thesis is a normative legal research method that is juridical-normative or research with a qualitative approach. Based on the author's analysis, the absence of regulation related to the parameters for granting child custody due to divorce in mixed marriages can cause problems. So the author suggests making special arrangements regarding clear mechanisms and perimeters regarding the granting of child custody after the divorce, and also suggestions to the Panel of Judges who decided this case to be obliged to examine and adjudicate child custody disputes by considering the best interests of the child as well as possible.