Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan sosial serta implementasi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak reparasi yang dapat memperkuat ketahanan sosial diantaranya adalah reparasi materiil dan reparasi secara simbolik. Selain itu, pemenuhan hak atas kebenaran juga diperlukan untuk menciptakan kapasitas transformatif dalam ketahanan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan yang telah diimplementasikan. Sehingga, diperlukan suatu alternatif kebijakan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dan korban dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia untuk memperkuat ketahanan sosial.

---

This research aims to analyze the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy to strengthen social resilience and the implementation of synchronization of the policies taken by Central Government and the policies taken by Local Government in the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy. The writer used qualitative methods such as interviews and literature review. This research shows that the fulfillment of the right to reparation that is able to strengthen social resilience is material reparations and symbolic reparations. Moreover, the fulfillment of the right to the truth is needed to create transformative capacities in social resilience. This research also shows that until now, some policies that are implemented by Central Government and Local Government have made positive impacts on the victims of the 1989 Talangsari Tragedy. Nevertheless, there are some flaws in the policies that have been conducted. Hence, an alternative policy is necessary to optimize the fulfillment of the right to reparation for not only victims of the 1989 Talangsari Tragedy, but also the victims of other alleged gross violations of human rights in Indonesia in order to strengthen social resilience.