Perangkat daerah merupakan bukti eksistensi dari otonomi daerah. Keberadaannya juga membuktikan akan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Termasuk perihal aset daerah yang dimiliki. Bersamaan dengan keberadaan peraturan perundangan yang jumlahnya tidak sedikit, peran perangkat daerah pada bidang keuangan seperti BKD Kota Depok sangat krusial untuk menata peraturan terkait. Kesesuaian antar peraturan dengan pengelolaan aset menjadi syarat utama agar penyelenggaraannya berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari peran BKD Kota Depok dalam penataan regulasi pengelolaan aset kota beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran BKD Kota Depok dalam penataan regulasi pengelolaan aset belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan konsep efektivitas organisasi beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan ke depannya. Hal tersebut terlihat dari konteks pencapaian tujuan, adaptasi, serta integrasi antar pihak yang bersangkutan dalam urusan aset yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan peraturan perundangan yang perlu ditata kembali melalui penataan regulasi.

---

Regional apparatus is proof of the existence of regional autonomy. Its existence also proves the ability of local governments to regulate and manage their own regions. This includes local assets owned. Along with the existence of many laws and regulations, the role of regional officials in the financial sector such as the BKD Kota Depok is very crucial to organize related regulations. Conformity between regulations and asset management is the main requirement for optimal implementation. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the role of BKD Kota Depok in structuring city asset management regulations along with the factors that influence the effectiveness of that role. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study were taken through in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study prove that the role of the BKD Kota Depok in structuring asset management regulations has not been fully effective. Based on the concept of organizational effectiveness along with the influencing factors, it proves that there are still several indicators that need to be improved in the future. This can be seen from the context of the achievement of objectives, adaptation, and integration between the parties concerned in asset matters which have not been fully harmonized with the laws and regulations that need to be reorganized through regulatory arrangements.