Pandemi COVID-19 memberi berbagai dampak bagi banyak manusia di dunia. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ternyata menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sosial tersebut bagi masyarakat rentan adalah dengan upaya perlindungan sosial. Bantuan sosial non-reguler yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial agar masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk kondisinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dilihat dari upaya pada ranah politik, administratif dan operasional. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap 15 orang yang terdiri atas pemerintah baik pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pada ranah politik lebih banyak ditentukan oleh rapat tingkat tinggi di jajaran presiden dan menteri. Pada ranah administratif, penyusunan petunjuk teknis pada keputusan dirjen, gubernur bahkan perjanjian kerjasama merupakan langkah untuk menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan pada ranah politik menjadi lebih teknis sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai. Pada ranah operasional, keterlibatan para aparat birokrasi dalam pelaksanaan menjadi kunci dalam melakukan intervensi. Kerjasama lintas sektoral juga menjadi hal kunci dan upaya menerapkan pendekatan terintegrasi sesuai prinsip kebijakan perlindungan sosial.

---

The COVID-19 pandemic has had various impacts on many people around the world. As an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, social restrictions turned out to be the cause of social problems in people's lives. One of the efforts to overcome these social problems for vulnerable people is social protection. Non-regular social assistance is a form of social protection so that the poor and vulnerable people do not get worse under challenging times. This research is a descriptive study with qualitative methods that discusses the government's efforts to provide social assistance in the political, administrative, and operational domains. This research was conducted by study of documentation and interviews with 15 informants from the government, and beneficiaries. The study results show that activities in the political sphere are determined mainly by high-level meetings in the ranks of the president and ministers. In the administrative sphere, the preparation of technical guidelines is a step to translate policies formulated in the political sphere into more technical ones so that they can be used as a reference for implementation to achieve goals. In the operational sphere, the involvement of the street-level bureaucracy in execution is the key to conducting interventions. Cross-sectoral collaboration is also crucial to implement an integrated approach according to the social protection policy principles.