Pada dasarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku menyebutkan kewenangan yang dimiliki Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan memberi nasihat kepada Direksi demi tercapainya tujuan dari perseroan terbatas. Permasalahan hukum muncul atas gugatan perbuatan Komisaris sebagai pemegang saham mayoritas yang menjual aset perseroan terbatas tertutup dengan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan dan prosedur penjualan aset yang diatur diatur Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar. Pada putusan yang dianalisis yang menyebutkan bahwa Hakim membatalkan gugatan terhadap perbuatan Komisaris yang menjual aset sedangkan perbuatan yang sudah dilakukan Komisaris tersebut jelas bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar dimana anggaran dasar merupakan akta autentik yang dibuat Notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami batasan-batasan kewenangan dari masing-masing organ perseroan terbatas khususnya Komisaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam hal ini tentang kewenangan Komisaris dalam menjual aset perseroan, peran notaris mencegah perbuatan melawan hukum oleh Komisaris atas penjualan aset dan putusan Mahkamah Agung nomor 1848/K/Pdt/2018. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas yang akan menjual asetnya wajib mengikuti dan memenuhi syarat yang telah diatur oleh UUPT dan anggaran dasar.

---

Basically, according to the applicable law, it states that the authority of the Board of Commissioners is to supervise the management policies carried out by the Board of Directors both inside and outside the Court and provide advice to the Board of Directors in order to achieve the objectives of the limited liability company. Legal problems arise over the actions of the Commissioner as the majority shareholder who sold the assets of a closed limited liability company against the law, namely violating the provisions and procedures for selling assets regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the articles of association. In the analyzed decision which states that the Judge cancels the lawsuit against the commissioner's act of selling assets while the actions that have been carried out by the commissioner are clearly contrary to the Company Law and the articles of association where the articles of association are authentic deeds made by a notary and are perfect evidence. The purpose of this research is to understand the limits of authority of each organ of a limited liability company, especially the Commissioner. The research method in this thesis is juridical-normative which is carried out by analyzing legal concepts related to legal issues discussed in this case regarding the authority of the Commissioner in selling the company's assets, the role of the notary in preventing unlawful acts by the Commissioner on the sale of assets and the Supreme Court decision number 1848/K/Pdt/2018. The results of this study can be seen that a limited liability company that will sell its assets must follow and fulfill the requirements set out by the Company Law and the articles of association.