Tulisan ini berusaha menganalisis penyebab faksionalisme di PAN tahun 2020. Temuan menunjukkan faksionalisme disebabkan oleh kombinasi dua faktor, yakni kebijakan mengenai pilihan koalisi pasca Pilpres 2019 dan personalisasi elit di dalam partai. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP PAN, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Pilihan koalisi PAN terbagi menjadi tiga faktor kunci. Pertama, pragmatisme untuk memaksimalkan kekuasaan (office-seeking) secara instrumental dengan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pragmatisme juga disebabkan faktor historis PAN tidak pernah menjadi partai oposisi. Kedua, faktor ideologis terkait upaya elit partai untuk mengembalikan PAN ke ideologi tengah berdasarkan evaluasi hasil pemilu 2019 dimana kedekatan PAN dengan Islam konservatif gagal mendongkrak perolehan suara. Ketiga, adanya intervensi rezim melalui ancaman kriminalisasi hukum terhadap beberapa kader PAN. Faktor penguat adanya faksionalisasi intra partai juga disebabkan personalisasi politik Amien Rais. Amien berperan penting melalui pengaruh pribadi dirinya yang membawa PAN menjadi oposisi Jokowi meski tidak melalui keputusan formal partai. Perpecahan semakin meluas disebabkan dukungan Amien Rais terhadap pencalonan Mulfachri Harahap di Kongres sebagai bentuk perlawanan kebijakan partai yang bergabung kepada koalisi pemerintah. Personalisasi ini juga berkembang pada upaya penguatan figur Amien Rais di dalam partai dengan mencalonkan Hanafi menjadi calon Sekjen PAN. Faksionalisme ini menunjukkan anomali yang signifikan sepanjang terbentuknya PAN, yaitu peran Amien Rais yang memudar terkait kekalahan Mulfachri Harahap di Kongres 2020.

---

This paper seeks to analyze the causes of factionalism in the PAN in 2020. The findings show that factionalism is caused by a combination of two factors, namely policies regarding the choice of coalition after the 2019 presidential election and the personalization of elites within the party. To obtain data, the authors used qualitative research by conducting in-depth interviews with a number of DPP PAN officials, as well as collecting documents from the media, previous research, and internal party documents. The choice of the PAN coalition is divided into three key factors. First, pragmatism to maximize power (office-seeking) instrumentally by influencing policies that will be issued by the government. Pragmatism is also due to the historical factor that PAN has never been an opposition party. Second, ideological factors related to the efforts of party elites to return PAN to a centrist ideology based on the evaluation of the 2019 election results where PAN's proximity to conservative Islam failed to boost vote gains. Third, there was regime intervention through the threat of legal criminalization of several PAN cadres. The reinforcing factor for intra-party factionalization is also due to Amien Rais' political personalization. Amien played an important role through his personal influence which brought PAN into Jokowi's opposition although not through a formal party decision. The split is widening due to Amien Rais' support for Mulfachri Harahap's candidacy in Congress as a form of opposition to the policies of parties joining the government coalition. This personalization also developed in efforts to strengthen the figure of Amien Rais in the party by nominating Hanafi as a candidate for Secretary General of PAN. This factionalism shows a significant anomaly throughout the formation of PAN, namely the waning role of Amien Rais regarding the defeat of Mulfachri Harahap in the 2020 Congress.