Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

---

Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality.