Korupsi melalui jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati terjadi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dan Kabupaten Kudus pada tahun 2019. Keduanya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Penelitian ini mengangkat faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh Bupati Klaten (2016) dan Bupati Kudus (2019) melalui jual beli jabatan dan upaya pencegahannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan, melalui pendekatan studi kasus. Selanjutnya masalah dikaitkan dengan teori-teori pada kerangka teori, peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadi korupsi yang dilakukan oleh Bupati Klaten (Desember 2016) dan Bupati Kudus (Juli 2019) melalui jual beli jabatan adalah: (1) pengembalian biaya politik dalam pilkada; (2) tradisi memberikan uang syukuran; (3) rendahnya integritas Bupati dan ASN; (4) pengawasan yang lemah; (5) kebijakan seleksi yang tidak transparan dan kekuasaan bupati yang prerogatif. Sedangkan upaya pencegahan korupsi jual beli jabatan oleh Bupati Klaten (Desember 2016) dan Bupati Kudus (Juli 2019) dilakukan melalui: (1) Penataan Sistem Pendanaan Pilkada dan Komitmen Partai Politik; (2) Pengelolaan Sistem Tallent Pool Bagi ASN; dan (3); Revitalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Terkait dan Peran Serta Masyarakat yang Kritis Dan Konstruktif.

---

Corruption through the sale and purchase of positions carried out by the Regent occurred in Klaten Regency in 2016 and Kudus Regency in 2019. Both have been found guilty of corruption in court decisions that have permanent power. This study examines the factors causing corruption by the Regent of Klaten (2016) and the Regent of Kudus (2019) through the sale and purchase of positions and their prevention efforts. This research is descriptive qualitative where data collection is carried out through in-depth interviews and documentation related to the problem, through a case study approach. Furthermore, the problem is associated with theories in the theoretical framework, laws and regulations and the views of experts. The results of the study show that the factors causing corruption by the Regent of Klaten (December 2016) and the Regent of Kudus (July 2019) through the sale and purchase of positions are: (1) refunding political costs in the pilkada; (2) the tradition of giving thanksgiving money; (3) the low integrity of the Regent and ASN; (4) weak supervision; (5) non-transparent selection policies and the prerogative authority of the Bupati. Meanwhile, efforts to prevent corruption in the sale and purchase of positions by the Regents of Klaten (December 2016) and the Regents of Kudus (July 2019) were carried out through: (1) Structuring the Pilkada Funding System and Commitment of Political Parties; (2) Management of the Talent Pool System for ASN; and (3); Revitalizing the Roles and Functions of Related Institutions and Critical and Constructive Community Participation.