Laporan magang ini mengevaluasi aktivitas pengendalian pada prosedur penerimaan kas dari kegiatan penjualan dan prosedur pengeluaran kas untuk kegiatan pembelian pada PT ABC. PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit dengan produk utama Palm Oil Mill Effluent (POME). Prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan dimulai dari penerimaan dokumen berupa faktur dan kontrak penjualan/pembelian, sampai pencatatan akuntansi. Kerangka yang digunakan pada evaluasi pengendalian internal tersebut adalah komponen aktivtias pengendalian pada kerangka COSO. Evaluasi aktivitas pengendalian dilakukan dengan melihat keberadaan prinsip-prinsip aktivitas pengendalian yang diimplementasikan ke dalam prosedur dan peraturan penanganan dokumen serta pencatatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian pada prosedur penerimaan pengeluaran kas dari jual-beli PT ABC masih perlu mengembangkan sistem prenumbering pada prosedur dokumentasinya, menerapkan pembatasan akses yang lebih ketat, serta menggunakan purchase order/purchase requisition dan shipping order pada validasi pengeluaran kasnya.
This internship report aims to evaluate PT ABC’s control activities in their procedures for cash receipts from sales activities and cash disbursements from purchasing activities. PT ABC is a company engaged in the palm oil industry with the main activity of buying and selling Palm Oil Mill Effluent (POME). The procedures for cash receipts and cash disbursements begin from receiving documents in the form of invoices and sales/purchase contracts, to accounting records. The framework used in the evaluation of internal control is one of the components in the COSO framework, control activities. Evaluation of control activities is carried out by looking at the existence of control activities that are implemented into procedures and regulations for document handling and recording process. The result of the evaluation shows that control activities on PT ABC’s cash receipts and cash disbursements procedure still needs to develop a prenumbering system for its documentation procedures, apply stricter access restrictions, and use purchase orders/purchase requisitions and shipping orders to validate cash disbursements.