Perubahan iklim yang mengancam berbagai lini kehidupan mendesak negara-negara untuk mewujudkan komitmennya dalam Perjanjian Paris, utamanya dalam menekan serta menurunkan rata-rata suhu global hingga 2°C, melalui kebijakan domestiknya masing-masing. Upaya mencapai target suhu tersebut salah satunya ditempuh dengan menekan laju emisi di tiap negara. Laju emisi mayoritasnya dihasilkan dari sektor energi melalui konsumsi listrik dan karenanya, pengurangan emisi di sektor ini menjadi langkah yang determinan. Singapura merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris sekaligus menjadi negara yang mengelola sekaligus mengkonsumsi energi hasil olahan gas alam secara intens. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk mengatur ulang strategi pemanfaatan gas alam agar tidak menghasilkan emisi dalam jumlah yang masif melalui kerangka Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS). Profilnya sebagai negara pembangunan (developmental state) berikut dengan rekam jejak efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut berimplikasi terhadap pengelolaan lingkungannya yang dilakukan secara otoritarian (authoritarian environmentalism). Tata kelola lingkungan seperti ini ditempuh dan dipertahankan dengan harapan Singapura dapat mencapai target kebijakan iklimnya secara efektif tanpa mengorbankan perekonomiannya. Temuan dalam riset ini adalah tata kelola authoritarian environmentalism yang berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam kebijakan iklim mampu memberikan manfaat bagi perekonomian dan lingkungan sehingga pengelolaan ini terus dipertahankan guna mencapai dasar cita-cita pembangunan Singapura.

---

Climate change that threatens all over existence urges all countries to realising their commitments in Paris Agreement, foremost in suppressing and lowering global average temperatures by 2°C through their own domestic policies. One of the measures to achieve the climate target is by pressing down the emissions growth rate in each country. Major contributions of emissions come from the energy sector by means of electricity consumption and hence, emissions reduction in this sector will be a prominent step. Singapore is one of the countries that signed Paris Agreement yet becomes a country that carries out as well as consuming energy that is generated by natural gas intensely. This condition insists the government to re-regulate the natural gas utilization strategy to pressing down its emissions through the Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS) framework. Singapore’s country profile as a developmental state as well as its track record in achieving their policies effectively has implications for its environmental governance that is carried out in an authoritarian way (authoritarian environmentalism). This kind of environmental governance is undertaken and maintained with an aim that Singapore will realize its climate policies effectively without sacrificing its economy. The finding of this research shows that climate policies under authoritarian environmental governance, which is oriented toward economic growth and economic development can bring either economic or environmental benefits for Singapore, hence this management is being sustained to achieve Singapore’s primary vision of development.