Tulisan ini membahas mengenai upaya resolusi konflik dari ASEAN dan Republik Rakyat Cina (RRC) di dalam penyelesaian isu sengketa Laut Cina Selatan  lewat Code of Conduct in the South China Sea (COC). Declaration of Conduct in the South China Sea yang dicanangkan pada tahun 2002 ternyata masih belum bisa ditingkatkan menjadi sebuah kode etik yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari lambatnya penyetujuan dari COC di Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori signifikansi rezim sebagai cara untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kedua belah pihak tidak bisa merumuskan  sebuah kode etik di Laut Cina Selatan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini pada akhirnya adalah adanya faktor kepentingan nasional yang bersifat egoistik, perbedaan kekuatan politik, perbedaan normatif serta perbedaan pengetahuan dan kebiasaan dari kedua belah aktor akhirnya memperlambat perumusan COC sebagai sebuah  rezim keamanan di Laut Cina Selatan.

---

This paper discusses the conflict resolution efforts of ASEAN and the People's Republic of China (PRC) in resolving the South China Sea (SCS) dispute with the Code of Conduct in the South China Sea (COC). Declaration of Conduct in the South China Sea, proclaimed in 2002, was followed up with the formulation of further points that did not improve toward a code of conduct  that binds both parties. Therefore, this study aims to determine why the COC in the South China Sea is not approved yet. This study used qualitative research methods, and the data sources used were primary and secondary data. This study uses regime significance theory to see what factors cause both parties not to complete the COC. The conclusion that can be drawn from this research is that the existence of egoistic national interest factors, differences in political power, normative differences, along with differences in knowledge and habits of the two actors ultimately slows down the formulation of the COC as a security regime in the South China Sea.