Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi memiliki peranan penting agar tercapainya tujuan bersama. Agar mencapai tujuan tersebut, diperlukannya pengelolaan juga sistem yang bisa memantau perkembangan yang terjadi, salah satunya melalui penilaian kinerja. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja selama era new normal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja bagi para aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintahan, bagaimana hasil penilaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa adanya pengelolaan kinerja yang baik pula agar dapat bermanfaat bagi pegawai, serta bagi organisasi itu sendiri agar bisa berkembang dan berfungsi sosial secara baik. Penelitian ini dilakukan sejak September 2021 hingga Juni 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam bersama 4 informan dari BKPSDM secara luring dan menggunakan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BKPSDM (1) telah membentuk sistem penilaian kinerja yang disebut Aplikasi Penilaian Kinerja (APIK), (2) Terdapat gap dalam penggunaan Peraturan Pemerintah dalam menilai kinerja PNS, (3) Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan guna melakukan penilaian kinerja bagi aparatur negara, dan (4) Ditemukan upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran penting dari pihak penilai guna menjalankan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah, serta perlunya sistem penilaian yang harus dikembangkan, juga pentingnya penilaian yang adil.

---

Human resources in an organization have an important role in achieving common goals. In order to achieve this goal, it is necessary to have a management system that can monitor developments, one of which is through performance appraisal. This study describes the implementation of the performance appraisal conducted by the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) of the South Tangerang City Government Office. This study aims to see how the process, also the supporting and inhibiting factor for the implementation of performance appraisals for state apparatus, especially Civil Servants (PNS) in government agencies. This research was conducted from September 2021 to June 2022. Data were collected using in-depth offline interviews with 4 informants from the BKPSDM by implementing health protocols. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of this study indicate that BKPSDM (1) Has established a performance appraisal system called the Performance Appraisal Application (APIK), (2) There is a gap in the use of government regulations in assessing the performance of civil servants, (3) In its implementation, there are supporting and inhibiting factors found to conduct performance appraisals for state apparatus, and (4) Found efforts to improve the performance of state apparatus as a form of performance management. The study results also show that there is a vital role for the appraiser to carry out performance appraisals to government regulations, as well as the need for an assessment system to be developed and the importance of a fair assessment in order to maintain the social functioning of workers and organizations.