Akta sudah sejak lama digunakan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Suatu hibah atas tanah wajib dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pemberi hibah adalah sebuah perseroan terbatas (PT), maka perlu dilakukannya pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar agar suatu hibah tidak cacat hukum dan mempengaruhi keabsahan aktanya. Selain itu, pencatatan peralihan haknya juga harus dilakukan secara seksama dan dengan prosedur yang tepat demi menjaga kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT, dan keabsahan akta hibah atas tanah yang belum dibalik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil analisis adalah akta hibah yang bertentangan dengan anggaran dasar PT dan objeknya belum dibalik nama mengandung cacat hukum, sehingga sifatnya dapat dibatalkan. Akan tetapi, akta tersebut tetap sah sepanjang tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan akta tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya kehati-hatian dan itikad baik dari PPAT dan kantor pertanahan dalam proses pencatatan peralihan hak atas tanah demi menghindari cacat hukum dan menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.

---

Deeds have long been used as evidence to show that a legal act has been carried out. An authentic deed is made by an authorized official, in a form determined by law, and has perfect evidentiary power. A land grant must be stated in an authentic deed made by the Land Deed Making Official (PPAT). In the event that the grantor is a limited liability company, it is necessary to check the provisions under the articles of association to ensure that a grant is not legally flawed and affecting the validity of the deed. In addition, the recording of the transfer of rights must also be carried out with prudent act and appropriate procedures in order to maintain legal certainty. The problems analysed in this research are regarding the validity of the grant deed which is contrary to the articles of association of a company; and the validity of the deed of grant on land that the transfer of title has not been registered. To answer these problems, normative legal research methods are used in the form of normative juridical research. The result of the analysis is that the grant deed remains valid as long as there is no lawsuit from other parties and there is no court decision that annuls the deed. The advice that can be given is the need for caution and good faith from the PPAT and the land office in the process of the transfer of land title recording in order to avoid legal defects and maintain legal certainty for the community.