Dengan tidak adanya kepastian hukum normatif mengenai langkah-langkah standar yang diperlukan untuk melakukan prosedur benchmarking, maka setiap perusahaan konsultan pajak, selaku kuasa Wajib Pajak harus menyesuaikan kriteria dalam menyaring pihak ketiga secara individual. OECD Guidelines, bersama dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, hanya memberikan panduan untuk memastikan agar kriteria yagn digunakan tidak bias. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur benchmarking yang dilakukan oleh KKP Indonesia untuk PT ABC sebagai perusahaan distributor penuh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penerapan prosedur benchmarking dengan peraturan dan pedoman perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa KKP Indonesia telah memilih pendekatan dan telah mengembangkan kriteria yang dapat diulangi selama pemeriksaan pajak, sehingga mengurangi potensi risiko bias dalam melakukan prosedur benchmarking.

---

In the absence of normative legal certainty regarding the standardized steps required to conduct the benchmarking procedure, each tax consulting firm, as the taxpayers' proxy, must tailor the criteria in screening third-party comparables individually. The OECD Guidelines, along with the provision of the prevailing tax laws, only provide several approaches and indicators to ensure that developed criteria are less susceptible to "cherrypicking". This report aims to evaluate the benchmarking procedure carried out by KKP Indonesia for PT ABC as a fully-fledged distributor company. The evaluation is carried out by comparing the implementation of the benchmarking procedure with the applicable tax regulations and guidelines. Based on the evaluation, the results show that KKP Indonesia has chosen the approach and has developed criteria that can be repeated during a tax audit, reducing the potential risk of bias in conducting benchmarking procedures.