Pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional karena dari lingkup desa pembangunan dapat dimulai. Untuk mendukung pembangunan desa, maka desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai badan usaha dilingkungan desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak menyebutkan secara tegas bentuk badan usaha dari BUMDes sehingga menimbulkan berbagai permasalahan mengenai bentuk badan usaha dan pendirian BUMDes di desa-desa tak terkecuali dialami oleh BUMDes Cipayung yang didirikan oleh Pemerintah Desa Cipayung. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merubah beberapa pasal dalam UU Desa diantaranya mengenai BUMDes. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan secata tegas BUMDes sebagai badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status keuangan BUMDes berdasarkan hukum keuangan publik dan mengetahui status BUMDes Cipayung berdasarkan UU Desa serta implikasi atas berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan data yang di peroleh dan di analisa dapat disimpulkan status keuangan BUMDes termasuk ke dalam hukum keuangan publik yang terpisah dari keuangan pemerintah desa dan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka BUMDes sebagai badan hukum telah diakui secara resmi oleh peraturan perundang-undangan.

---

The village government has a very vital role in the national development process because, from the scope of the village, development can be started. To support village development, villages are given the authority to establish Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes as a business entity in the village environment is expected to improve the village economy and prosper the village community. Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) that does not explicitly state the form of business entity from BUMDes causing various problems regarding the form of business entities and the establishment of BUMDes in villages, including the Cipayung BUMDes which was established by the Village Government of Cipayung. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) changes several articles in the Village Law, including those regarding BUMDes. In the Job Creation Law, it is clearly stated that BUMDes is a legal entity. This study aims to determine the financial status of BUMDes based on public finance law and determine the status of Cipayung BUMDes based on the Village Law and the implications of the enactment of the Job Creation Law. The research method used is a normative juridical method using secondary data. Based on the data obtained and analyzed, it can be concluded that the financial status of BUMDes is included in public finances that is separate from village government finances, and with the enactment of the Job Creation Law, BUMDes as a legal entity has been officially recognized by rules of laws.