Dalam Hukum Islam wasiat dibawah tangan harus memenuhi syarat dan rukun wasiat, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dibawah tangan selain wasiat kodisil harus dilakukan penyimpanan kepada Notaris, namun terdapat perbedaan pada praktiknya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang memberi keabsahan atas wasiat dibawah tangan tanpa disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang didasarkan atas wasiat dibawah tangan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang masing-masing dianalisis menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian perbandingan hukum dengan tipologi eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam, wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat sebagaimana dalam Putusan tersebut diatas adalah sah, namun harus disesuaikan dengan batas maksimum yang dapat diterima yaitu sepertiga bagian dari harta peninggalan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena perkara dalam Putusan tersebut diatas tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat tampil sebagai ahli waris namun berhak mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilengkapi Staatsblad nomor 129 tahun 1917 bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris.

---

Unwritten will is a testament made in front of a notary. According to Islamic law, an Indonesian unwritten will must be carried out by fulfilling the requirements of a will, while according to the civil code, an unwritten will must be saved by a notary. However, there are differences in practice as in the Decision of the Supreme Court Number 1318 K/Pdt/2018 which give the validity of an unwritten will without being witnessed by two person and not saved by a notary. The purpose of this research is to analyze the validity of the unwritten will as a basis for distribution of assets to the adopted child and the position of adopted child as a heir based on the unwritten will, both of them is analyzed according to Islamic law and Indonesian civil code in the decision of the supreme court number 1318 K/Pdt/2018. This research use a normative juridical research which includes comparative law research with an explanatory typology and use secondary data. The results of this research are according to Islamic law, the unwritten will as the basis for distribution of assets to adopted child is valid but must be adjusted to the maximum acceptable limit, which is one third of the inheritance. Meanwhile, according to the Civil Code, it is invalid because the case in the Decision above is not saved by notary as regulated in Article 932 of the Civil Code. Then according to Islamic law, adopted child cannot appear as a heir but entitled to a mandatory will. Meanwhile according to the civil code which is equipped with staatsblad number 129 of 1917 that adopted child can appear as a heir.