Tesis ini membahas mengenai perjanjian dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur satelit multifungsi pemerintah. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara penanggung jawab pelaksana pekerjaan (PJPK) dalam hal ini adalah Menteri komunikasi dan informatika dengan badan usaha pelaksana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme perjanjian KPBU dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU satelit multifungsi. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat. Peran Badan Layanan Umum (BLU) dalam perjanjian KPBU tidak dapat disebut sebagai pihak penerima delegasi yang ditugaskan oleh PJPK yang melaksanakan tahap transaksi dan perjanjian dalam KPBU. BLU hanya berperan sebagai penerima mandat. Tingginya risiko dalam pelaksanaan melalui mekanisme KPBU ini membuat besar kemungkinan Pemerintah dapat digugat secara perdata di pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kedudukan dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU perlu ditegaskan dalam perjanjian agar jelas mengenai batas-batas tanggung jawabnya dan badan layanan umum dapat optimal melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan-peraturan terkait yang ada.

---

This thesis consists of agreement which uses Government Cooperation Scheme with Business Entities or known as Public Private Partnership (“PPP”) scheme in terms of providing government multifunctional satellite infrastructure. This Agreement is within Cooperation Project Responsible (PJPK) in this case Communication and Informatics Minister and Business Entities in Infrastructure Provision. This research consists of the issue related to agreement mechanism of PPP and the responsibility of Public Service Agency (BLU) in terms of agreement implementation of multifunctional satellite’s PPP. The methodology of this research is normative judicial study in which a legal research whose objective is the references materials with primary legal sources as a bound legal references. The role of BLU in PPP agreement can not be stated as delegation party recipient which assigned by PJPK who executes the transaction and agreemet in PPP. BLU only takes part as mandate recipient, The higher risk of PPP mechanism impacts on higher chance of government on being sued perdataly in the court or Indonesian National arbitrary unit. The state and responsibilities of BLU in terms of PPP agreement needs to be confirmed so that the boundaries of responsibilities. Therefore BLU might be optimizing their role as a unit who delivers services by conforming related rules.