Pemilu adalah fenomena demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun sekali, setiap pelaksanaan pemilu selalu diawali dengan beberapa proses. Pemilu adalah suatu fenomena legalized polarization. Political Polarization mulai terlihat mencolok pada Pilpres 2014 dan memuncak pada Pilpres 2019. Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 adalah dua kontestasi politik yang mempertemukan dua calon yang memiliki pendukung politik yang fanatik. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah dua Pasangan Calon Presiden yang berkedudukan penting di dua partai besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya. Polarisasi politik di Indonesia adalah keniscayaan karena berbagai aliran dan kekuatan politik telah tumbuh dan berkembang sejak lama terutama pada masa awal kemerdekaan.. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan polarisasi yang terjadi di DKI Jakarta dan Peran Intelijen Keamanan Polri dalam menanggulangi polarisasi masyarakat setelah pemilihan umum tahun 2019, serta melihat implikasi dari peran intelijen Polri dalam menanggulangi polarisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Polarisasi masyarakat yang terjadi di DKI Jakarta mulai muncul pada tahun 2016 sejak peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama, setelah itu sentimen agama dan suku mencuat ke permukaan sehingga menyisakan pembelahan di masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut intelijen polri mengedepankan upaya deteksi dini, penggalangan khusus, dan cipta opini di masyarakat agar polarisasi tidak meruncing dan berakibat terjadinya konflik unsur SARA. Intelijen Polri hanya baru bisa mencegah terjadinya konflik tidak mampu mengurangi polarisasi. Dengan arti kata lain Intelijen Polri masih seperti pemadam kebakaran yang mampu memadamkan api, tapi belum mampu mencegah api tersebut menyala lebih besar.

---

Election is a democratic phenomenon that is held in Indonesia every five years, every election is always preceded by several processes. Election is legalized polarization phenomenon. Political polarization of election emerged in the 2014 Indonesian Presidential Election and culminated in the 2019. The 2014 and 2019 Indonesian Presidential Election were two political contestations that brought two candidates who had fanatical political supporters. Joko Widodo and Prabowo Subianto were two presidential candidate pairs who had important positions in the two major political parties in Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) and the Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Political polarization in Indonesia is an inevitability because some political streams and strength have grown and developed for a long time, especially in the early era of Indonesian independence. This research aims to know about the development of polarization that had occurred in DKI Jakarta and the role of the Police Security Intelligence to overcome the society polarization after the Indonesian general election in 2019 was occurred, and see the implications of POLRI’s intelligence to overcome society polarization. The research method that used is a qualitative approach. The polarization of society that occurred in DKI Jakarta emerged in 2016 since the blasphemy incident that carried out by Basuki Tjahya Purnama, since then religious and ethnic sentiments surfaced that generated society being divided. In order to counter this case the police intelligence prioritizes detection efforts, special mobilization, and creates opinion in the community to prevent SARA conflict. Currently Police intelligence only capable to prevent the conflict that happens not to reduce its polarization. Other meaning analogical Police Intelligence yet as fire fighter who fixed the fire without capability to avoid once the fire blaze burns bigger.