Negara Australia memiliki perundang-undangan pailit (insolvent trading law) dimana direksi sebuah perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan perdagangan yang terjadi disaat mereka melakukan saat pailit. Sepanjang tulisan ini akan dibahasa secara mendalam apakah perundangan-undangan ini telah berhasil melayani masyarakat dengan baik atau tidak. Penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada perbandingan hukum antara negara Australia dan Inggris, serta Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan argumen dan riset yang sudah dilakukan oleh berbagai professional di puluhan universitas di Australia. Penemuan dari tulisan ini adalah meskipun sudah dilakukan reformasi, undang-undang masih memberikan kesenjangan untuk para direksi. 

---

Australia has an insolvent trading law under which directors across the country can be personally liable for any trading they conduct while being insolvent. Throughout this paper, it will be discussed whether this law has been justified and has served the people right. This paper's research is based on a comparison of Australian law to that of the United Kingdom and the United States. Furthermore, it also uses arguments and research from various professionals across dozens of Australian universities. Despite its reformation, the law still has some flaws, according to the findings of this study.