Kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber daya benih lobster menuai polemik di tengah masyarakat. Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari WPP NRI didasarkan pada isu keberlanjutan dari benih lobster itu sendiri. Namun di sisi lain, masyarakat khususnya nelayan akan dirugikan karena kehilangan pendapatan yang mencapai 54 milyar rupiah per bulan (Erlania et al., 2017). Pendapatan tersebut didapatkan pada saat sumber daya benih dikelola secara open access. Sementara itu, Permen KP No 12 Tahun 2020 berusaha untuk menanggulangi dampak ekonomi tersebut dengan mengizinkan kembali kegiatan penangkapan benih baik untuk kepentingan budidaya maupun ekspor. Isu keberlanjutan benih tersebut kemudian kembali muncul ke permukaan akibat dibukanya kembali kran ekspor tersebut. Berdasarkan polemik yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis penerapan kebijakan pajak ekspor sebagai alternatif dalam pengelolaan benih lobster Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan kesejahteraan total dari agen ekonomi dan isu keberlanjutan benih di setiap alternatif kebijakan. Berdasarkan hasil penghitungan, pajak ekspor memberikan total kesejahteraan paling besar diantara Permen KP No 56 Tahun 2016 dan Permen KP No 12 Tahun 2020 yaitu sebesar 211,5 juta USD, diikuti oleh Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sebesar 61,969,283.8 USD. Sementara itu, Permen KP No 56 Tahun 2015 justru akan menghilangkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan total bernilai negatif. Dari sisi keberlanjutan benih lobster, pola sink population menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan benih dengan populasi lobster dewasa. Artinya, di semua alternatif kebijakan kegiatan penangkapan benih masih bersifat sustainable. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pada penelitian ini kebijakan pajak ekspor relatif lebih bermanfaat dibandingkan dengan kebijakan lainnya baik dari sisi kesejahteraan total maupun isu keberlanjutan sumber daya benih lobster.

---

The government's policy in managing lobster seed resources has drawn a polemic in the society. Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 concerning the prohibition of catching and releasing lobster seeds from fisheries management areas of the Republic of Indonesia based on the lobster seeds’ sustainability issue. On the other hand, the people, particularly fishermen, will be harmed with lost income reaching 54 billion rupiahs per month (Erlania et al., 2017). That income is obtained when seed resources are managed in an open-access way. Concurrently, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 are trying to overcome the economic impact by allowing the activities of catching seeds for both cultivation and export purposes. The issue of sustainability then resurfaced due to the reopening of the export. Based on the polemic that occurred, this study aims to provide an alternative export tax policy in the management of Indonesian lobster seeds. Additionally, this study will also compare the total welfare of economic agents and the issue of sustainability in each policy alternative. Based on the calculation results, the export tax provides the total welfare of the other two policies, which is 211.5 million USD, followed by Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 in the amount of 61,969,283.8 USD. On the contrary, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 will eliminate people's income so that total welfare is negative. In terms of sustainability, the sink population pattern of lobster seeds states that there is no significant relationship between seed availability and adult lobster populations. This means that in all alternative policies, seed catching activities are still sustainable. Therefore, it is concluded that in this study, the export tax policy is relatively more beneficial than other policies, both in terms of total welfare and sustainability issues.