Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mana dalam pelaksanaannya meliputi berbagai pembangunan mencakup program, proyek dan bagian proyek. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini berlangsung sangat cepat. Paradigma lama yang menganut sistem sentralisasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Laporan realisasi anggaran pembangunan secara berkala dan evaluasi namun kurang mendapat perhatian. Di sisi lain pimpinan membutuhkan informasi mengenai perkembangan realisasi anggaran pembangunan untuk menetapkan kebijakan dan umpan balik bagi penyusunan rencana dan program tahun mendatang.Semangat desentralisasi untuk mendorong pembangunan di daerah terns bersambut seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahuri 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kegiatan laporan dan evaluasi sangat diperlukan dan penting peranannya untuk mengontrol pemakaian dana dialokasi di daerah dan dana yang ada di Pusat.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem laporan anggaran pembangunan Departemen Kesehatan tahun 1998, 1999, 2000. Data diperoleh dari observasi di Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Kanwil Kesehatan DKI, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah serta wawancara mendalam untuk menggali penyebab kurang tepat waktu dan akurat laporan. Responden adalah beberapa orang yang terlibat, meliputi para Pemimpin Proyek dan Bendahara, pejabat-pejabat dan staf terkait di Pusat dan Daerah.Hasil penelitian menemukan permasalahan yang salah satu sebabnya mekanisme penyampaian laporan masih secara manual, kebijakan di Pusat yang masih menggunakan pola sentralisasi. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk memberikan masukan perbaikan mekanisme pengiriman laporan, format laporan, penggunaan teknologi komputasi, kebijakan yang memberikan sangsi dan penghargaan kepada pengelola proyek apabila tidak melapor.

---

Evaluation on Reporting System of Development Budget Realization of Department of Health for year 1998, 1999, 2000National development has been held in order to build a better Indonesian people, that consist of development with all its aspects. Health development is part of national development. It's said in UU no. 23, 1992 that health is a state of good body, soul and social, so man can live productively both in social and economics. The changes happened so fast in the past few years. Old thoughts that contain centralization system can not be maintained. The regular development budget realization reports and evaluations are important for managerial chain. But its ignorance sometimes will make a good plan can not achieve well in result. In the other hand, chief needs information about the progress of development budget realization so that policies can be made.

Decentralization spirit to speed up local development keeps continuing, hand in hand with UU no. 22, 1999 about local government and UTJ no. 25, 1999 about The Equality Finance between Local and Central Government. It makes report and evaluations are needed and important in order to control the cash flow at local and central government.

The goals of this examination are to evaluate Health Department's System of Development Budget Report for year 1998, 1999, and 2000. Data was collected and gathered from finance bureau and province head office DKI, Central Java, Yogyakarta, South Kalimantan, East Kalimantan, West Sumatra, and Central Sulawesi and interview in order to know the causes of unpunctual and inaccurate reports. Respondent consist of staffs in local and central government.

The examination found that problems, caused by manual and unintegrated working mechanism and central government's policies that still based on centralization pattern. From those problems, examiner try to make some advises on how to improve report delivery mechanism, report's form, computerization, an policies of rewards and penalties for insub ordinance.