Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri telekomunikasi selular yang demikian pesat di Indonesia. Akan tetapi disinyalir kesiapan peraturan yang terkait dengan industri tersebut, belum sepenuhnya mendukung intensitas persaingan yang terjadi, terutama antar operator selular. Karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap industri tersebut, dengan pendekatan organisasi industri.Penelitian ini mengkombinasikan berbagai macam metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, Metodologi yang bersifat deskriptif kualitatif terutama dilakukan dalam menganalisis kebijakan, dan metodologi yang bersifat kuantitatif, pada umumnya dilakukan dengan pendekatan ekonometrika.Hasil dari penelitian ini, berupa analisis perihal struktur industri dengan memperhatikan variabel jumlah dan distribusi pembeli,jumlah dan distribusi penjual, product differentiated dan kondisi entry, serta struktur kepemilikan.Dengan demikian diketahui bahwa struktur industri telekomunikasi selular di Indonesia, bersifat oligopoly dengan perusahaan dominan. Di samping itu, juga diidentifikasi perilaku perusahaan yang bersifat legal tactics (kerjasama dengan unit usaha lain dan horizontal integration) serta strategic behaviour (kebijakan produk, kebijakan harga, advertising, research and development serta investasi). Kinerja industri menunjukkan bahwa terdapat profitability beberapa perusahaan dalam industri, progressiveness, dan perkembangan teknologi. Di samping itu, perspektif konsumen juga menjadi indikasi kinerja industri, dan variabel-variabel structure, conduct dan performance, diperoleh hubungan satu sama lain.Hasil dari analisis kebijakan berupa UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menunjukkan dimasa depan perkembangan industri telekomunikasi selular harus mengacu pada undang-undang tersebut sehingga industri ini bisa memberikan dampak yang besar bagi mayarakat.Akan tetapi perlu ada penjelasan yang komprehensif terhadap hal-hal yang disebutkan dalam UU tersebut, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi, ambiquitas dan dapat menyebabkan diskriminasi.