Indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Indonesia dalam hal ini menempati urutan ke 3 dibawah Kamboja diantara 10 Negara-negara ASEAN dan urutan ke 5 dibawah RRC diantara 10 negara-negara di Asia. Dalam permasalahan tersebut Departemen Kesehatan dihadapkan pada fenomena yang kontradiktif di satu pihak AKI dan AKB harus diturunkan dan dipihak lain formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengangkatan bidan sebagai salah satu personil yang memiliki kompetensi dalam menurunkan angka tersebut sangat terbatas, sehingga dibuatlah suatu upaya terobosan, berupa pengangkatan tenaga bidan dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan di desa-desa. Dengan demikian maka terdapat dua jenis tenaga bidan di lingkungan Depatemen Kesehatan dengan status yang berbeda. Sebagai suatu kebijakan pemerintah maka penulis menganggap perlu diteliti untuk dijadikan sebagai bahan kajian.Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2001 dengan responden meliputi seluruh bidan yang ada di Daerah Kabupaten Lampung Utara (sebanyak 168 orang, terdiri dari 71 bidan PNS dan 97 bidan PTT). Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah Derskriptif dengan rancangan Cross Sectional sedangkan teknik pengumpulan data, untuk data primer adalah dengan menggunakan kuesioner terbuka (open ended question) sedangkan untuk data sekunder berupa laporan kegiatan program KIA dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.Dari penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut : Bila dilihat secara perkelompok yaitu kelompok bidan PNS dan bidan PTTdari semua variabel yang ada (umur, masa kerja, status perkawinan, penghasilan, pelatihan dan supervisi) tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Akan tetapi bila dilihat secara gabungan atau dengan tidak melihat status kepegawaiannya apakah bidan PNS atau bidan PTT maka variabel yang berhubungan adalah variabel umur, masa kerja, penghasilan dan supervisi). dengan p value < 0,05 Sedangkan variabel yang tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna.adalah status perkawinan.Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka disarankan : Kepada institusi berwewenang, perlu adanya penambahan insentif hingga mencapai jumlah rata-rata (Rp. 884.000.-) sehingga diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap para bidan dalam penampilan kinerjanya sesuai dengan standar demikian juga untuk pelatihan dan supervisi hendaknya perlu lebih ditingkatkan.Kepada penyelenggra Program Pendidikan bidan, hendaknya para calon bidan dibekali dengan kompetensi yang lebih berorientasi pada kualitas sehingga bidan yang dihasilkan memang telah cukup mampu dalam menangani masalah kebidanan.Kepada bidan-bidan senior, diharapkan bersedia untuk mebagi pengalaman dan pengetahuan (transfer of knowledge) baik bentuk formal melalui diskusi ilmiah (seminar). Sedangkan untuk bidan yunior, agar senantiasa mau mengembangkan diri sehingga dapat menambah wawasan, khususnya dalam masalah KIA karena bidan merupakan tenaga terdepan dalam upaya penurunan AKI dan AKB.Kepada peneliti lain, selain dengan pendekatan kuatitatif juga digunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya dapat menjelaskan/ membuktikan secara statistik tetapi juga dapat mengungkapkan secara kualitas (lebih mendalam) mengenai temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam melakukan penelitian serupa hendaknya menggunakan metoda khususnya alat pengumpul data (instrument) dan variabel yang lebih tajam sehingga mampu menggali fenomena yang ada secara lebih akurat.

---

Comparative analysis of Civil Servant (PNS) and Non Permanent Employee (PTT) Midwife's performance and determinant factors in North Lampung Regency, 2001Maternal and Neonatal Mortality is important indicator for assessing health degree of the third rank next to Cambodian in maternal and neonatal mortality among Mean countries and fifth among 10 Asia countries. Determinant of health has difficult situation to cope with problem because quota for civil servant (PNS) midwife, with have importance role and competence in reducing maternal and neonatal mortality, is limited so government make an alternative which is the recruitment of non permanent midwife and placed every village. This different status of midwife has been analyzed in this research comparatively. This research carried out from February to April 2001 with respondents is all midwives in North Lampung Regency (168, 71 is PNS 97 is PTT) This descriptive research using cross sectional design, primary data using open ended question and secondary data is reported activity of mother and child division (ILIA) program of public health center in North Lampung regency.The results of this research are: there is no significant difference between permanent employed midwives and non permanent employed midwives in every variable (age, experience, marital status, salary, training and supervision), but if not separated by status or included to a group, age, experience, salary, training and supervision have significant relationship (p < 0,05), while marital status has no significant relationship.Based on this finding there are two suggestions, first which strategically proved by statistic, second, operationally based on individual or public survey which are: First the authority, should raise the incentive for midwife and to midwife education program more quality oriented than quantity which mean more stalled midwife, second to senior and good skilled midwife have to transfer their knowledge to other midwife by formal or non formal.To another researcher is better using qualitative approach, so the results not only explained statistically but reveal quality of these findings and using another method and variables.