Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI] Dan Pelayanan Pengurusan Paspor Ke Timur Tengah. Rumusan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : (a). Proses penyaluran TKI ke Timur Tengah sering terbentur oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga bagaimana analisis kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran TKI ke Timur Tengah ?; (b). Faktor-faktor pelayanan apa saja dalam pengurusan paspor yang menentukan tingkat kepuasan pelayanan pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; (c) Apa keinginan dan harapan masyarakat (PJTKI&TKI) dalam pengurusan paspor pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; dan (d) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat (PJTKI&TKI) terhadap proses pembuatan paspor ? dan bagaimana Kantor Unit Khusus Imigrasi menentukan skala prioritas pembenahan ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (analisis kebijakan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia) dan Metode Kuantitatif (dengan menggunakan analisis mean score, analisis faktor dan regresi berganda). Dalam analisis kebijakan penyaluran tenaga kerja ke Timur Tengah pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirasakan kurang melakukan langkah-langkah koordinasi, komunikasi, dan tanggap terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kegiatan penyaluran TKI menjadi terganggu. Sementara dari analisis mean score terhadap pelayanan pengurusan paspor yang dilakukan Kantor Unit Khusus Imigrasi dirasakan sudah termasuk cukup baik, terutama dalam hal kemudahan dalam pembayaran paspor serta kejelasan wawancara dan sidik jari. Adapun penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan oleh TKI/PJTKI disebabkan penyediaan fasilitas yang belum memadai. Dari analisis regresi berganda menunjukkan terdapat hubungan timbal balik antara variabel tingkat kualitas pelayanan dengan variabel kemudahan proses pelayanan, variabel kepastian proses dan prosedur; variabel kelengkapan fasilitas yang menunjang proses pelayanan dan variabel kemudahan dan keramahan petugas. Untuk lebih terjalinnya kebijakan penyaluran TKI ke Timur Tengah yang terintegrasi maka diperlukan surat kesepakatan bersama (SKB) 4 menteri terkait yaitu : Menaker dan Transmigrasi, Menkumdang dan HAM, Menlu, dan Mendagri dan Otonomi Daerah, kemudian diwujudkan pembuatan kantor bersama untuk penyaluran Tenaga Kerja Indonesia khususnya ke Timur Tengah.