Penelitian pada tesis ini terfokus pada peran Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Dukungan Sekretariat Daerah tersebut diteliti pada bidang dukungan personil, administrasi, keuangan, dan dukungan sarana dan prasarana.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eskplanatif, dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan kajian perpustakaan dan teknik wawancara, khususnya terhadap Kepala dan staf Badan Kepegawaian Daerah, Biro Keuangan, Biro Umum dan Biro Perlengkapan serta Kepala dan staf Dinas Tramtib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta. Sebagai alat wawancara, penulis menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk mendapatkan opini, pendapat serta melakukan diskusi dengan nara sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah dalam memberikan dukungan kepada Dinas Tramtib dan Linmas terbentur pada permasalahan bailk yang datang dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Sekretariat Daerah sendiri. Di antaranya yang bersifat eksternal adalah dampak kebijakan otonomi daerah terhadap jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta.
Agar Sekretariat Daerah dapat memberikan dukungan secara maksimal terhadap tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Propinsi DKI Jakarta, konsentrasi dukungan harus diprioritaskan pada kebutuhan personil yang professional, kebutuhan anggaran, pembinaan pelaksanaan administrasi kearsipan dinamis dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional. Penurunan dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas kinerja Dinas Tramtib dan Linmas dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.