Dilihat dari peranannya terhadap struktur keuangan pemerintah daerah, meski angkanya bervariasi antar daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa sumbangan penerimaan yang berasal dari PBB cukup signifikan dalam menopang keuangan pemerintah daerah, khususnya untuk daerah kabupaten/kota.Oleh karena itu daerah termasuk Pemerintah DKI Jakarta sangat berkepentingan dengan penerimaan PBB. Namun, dalam pengelolaannya hingga saat ini masih terindikasi kuat adanya berbagai permasalahan yang menjadikan kinerja penerimaan PBB di DKI Jakarta masih rendah. Salah satu indikator permasalahan penting yang memberikan kontribusi besar terhadap timbulnya permasalahan dalam pengelolaan PBB adalah dalam hal sistem pembayaran PBB yang dilakukan oleh masyarakat Wajib Pajak (WP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas sistem pembayaran PBB, menganalisis berbagai komponen penting yang terdapat dalam sistem pembayaran PBB, dan memformulasikan berbagai upaya pembenahan sistem pembayaran PBB di DKI Jakaria. Cara pengambilan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu masyarakat wajib pajak yang datang langsung ke KPPBB di wilayah DKI Jakarta untuk mengurus masalah pajaknya, dan bersedia mengisi kuesioner yang telah disiapkan.Berdasarkan batasan tersebut, penelitian ini menggunakan data sampel masing-masing untuk masyarakat wajib pajak dan pemungut adalah 495 dan 352 data.Berdasarkan hasil analisis tentang sistem pembayaran PBB di wilayah DKI Jakarta, serta susunan peringkat pembenahan komponen pelayanan PBB, dapat disimpulkan bahwa :1. Berdasarkan hasil uji statistik atas uji tanda jumlah positif dan negatif atas responden pemungut dan masyarakat wajib pajak, diketahui bahwa probabilitas masing-masing responden adalah kurang dari 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua responden pemungut maupun masyarakat wajib pajak secara nyata memahami semua aspek kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran PBB.2. Empat Komponen pelayanan yang berpengaruh terhadap pelayanan PBB adalah tata cara pembayaran PBB, tata cara penyampaian SPPT, waktu penyampaian SPPT, waktu persiapan atau masa pembehtahuan/pengumuman. Dengan demikian keempat komponen pelayanan PBB tersebut perlu mendapat prioritas dalam upaya pembenahan manajemen pelayanan PBB.3. Pemungut dan masyarakat wajib pajak di wilayah DKI Jakarta menghendaki sistem pembayaran PBB yang praktis, cepat dan aman, yang dapat dilakukan antara lain dengan cara:a. penyempurnaan sistem pembayaran PBB secara Onlineb. mengembangkan sistem pembayaran PBB secara Online, seperti pembayaran PBB melalui ATM, mobile banking maupun internet, sehingga WP dapat dengan mudah melakukan kewajiban pembayaran PBBnya.